SURABAYA, Tugujatim.id – Sebanyak 3.600 lulusan SMK dan lembaga pelatihan kerja (LPK) bekerja di luar negeri. Selain itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur luncurkan program kelas kebekerjaan luar negeri (3+1) pada SMK. Dengan diluncurkan pula program kelas kebekerjaan luar negeri SMK “3+1” sebagai upaya menyiapkan lulusan vokasi yang siap masuk dunia kerja global.
“Lulusan SMK dan kursus untuk bekerja di luar negeri. Ada 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan kursus yang kita lepas untuk bekerja di beberapa negara,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Rabu (20/05/2026).
Peluncuran Program SMK 3+1
Pemerintah juga meluncurkan program SMK 3+1 sebagai model pendidikan vokasi yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan penyiapan kerja secara khusus selama satu tahun tambahan.
“Kemudian yang kedua adalah peluncuran program kami, SMK 3+1. Ini merupakan usaha kami untuk menyiapkan lulusan SMK dapat memasuki dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Abdul Mu’ti.
Menurut Abdul Mu’ti, dalam skema tersebut siswa menempuh pendidikan reguler selama tiga tahun di SMK, lalu mendapatkan tambahan satu tahun pembekalan memasuki dunia kerja melalui kerja sama dengan perusahaan maupun agensi tenaga kerja di dalam dan luar negeri.
“Mereka bisa belajar dari SMK yang tiga tahun, kemudian menambah satu tahun untuk penyiapan masuk dunia kerja dengan kemitraan perusahaan dan juga kemitraan berbagai agensi, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri,” tuturnya.
Baca Juga : ASN Pemprov Jawa Timur Akan WFH April 2026, Ini Kata Komisi A Anggota DPRD Jatim
Perkuat Kompetensi Lulusan Vokasi
Ia menegaskan, program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat kompetensi lulusan vokasi agar mampu bersaing secara internasional, termasuk melalui penguatan kemampuan bahasa asing.
Abdul Mu’ti mengungkapkan, sehari sebelumnya pihaknya juga meresmikan program pelatihan bahasa di 136 SMK di Indonesia yang diproyeksikan untuk menyiapkan siswa bekerja di luar negeri.
“Tadi malam di Tangerang saya juga meresmikan program pelatihan bahasa untuk 136 SMK di Indonesia, yang memang mereka menyiapkan para muridnya bisa bekerja di luar negeri dengan kemampuan bahasa asing di negara-negara tujuan,” ujarnya.
Selain kemampuan bahasa, para peserta juga dibekali pemahaman budaya, regulasi, hingga sistem hukum negara tujuan kerja.
“Dan mereka ini bekerja di sektor-sektor profesional dan juga telah memiliki kontrak dengan lembaga-lembaga resmi, sehingga insyaallah mereka akan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Mereka memiliki kemampuan bahasa, memiliki kemampuan dan wawasan kebudayaan, serta kesiapan untuk memasuki negara di mana mereka berada,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga memberikan pendampingan dalam pengurusan dokumen keberangkatan seperti paspor dan visa agar para calon pekerja migran tidak mengalami hambatan administratif maupun finansial.
“Berbagai hal menyangkut kesiapan keimigrasian juga kita dampingi, sehingga mereka tidak ada kesulitan, termasuk kesulitan finansial ketika harus misalnya mengurus paspor, mengurus visa, dan kelengkapan dokumen untuk mereka berangkat,” ucap Abdul Mu’ti.
MoU Kementerian P2MI Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Pemerintah, lanjut dia, juga telah menjalin nota kesepahaman dengan kementerian terkait penempatan pekerja migran Indonesia untuk memastikan perlindungan tenaga kerja selama bekerja di luar negeri.
“Sudah ada MoU dengan Kementerian P2MI terkait dengan program-program yang kami laksanakan ini. Sehingga insyaallah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dinilai menjadi mitra penting dalam pengembangan pendidikan vokasi dan program penempatan kerja luar negeri.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang selama ini telah menjadi mitra penting kami dalam menyusun program ini,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Direktorat SMK Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin menjelaskan mayoritas peserta pelepasan kerja luar negeri tahap pertama berasal dari Jawa Timur, meski terdapat pula peserta dari sejumlah provinsi lain.
“Untuk periode ini kebanyakan dari Provinsi Jawa Timur. Tapi karena sekalian dia bersamaan dengan yang lain, maka juga ada dari provinsi-provinsi lainnya,” katanya.
Ia menyebut, pelepasan tenaga kerja luar negeri akan dilakukan bertahap oleh provinsi lain dalam beberapa bulan ke depan. Terkait sektor pekerjaan, pemerintah menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing negara tujuan. Jepang dan Korea Selatan, misalnya, banyak membutuhkan tenaga kerja caregiver, pertanian, dan manufaktur.
“Kalau dilihat dari job order yang ada, memang tergantung pada negaranya. Seperti misalnya Jepang, Korea, itu banyaknya untuk caregiver. Tapi di samping itu juga memang kebutuhan untuk di pertanian dan kebutuhan manufaktur juga ada,” ujarnya.
Sementara di Turki, kebutuhan tenaga kerja Indonesia lebih banyak di sektor hospitality.
“Kalau misalnya di Turki, banyaknya untuk hospitality. Di sana mereka sangat percaya dengan tenaga kerja Indonesia,” kata Tatang.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp115 miliar bagi SMK di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur.
“Untuk SMK kami Rp115 miliar untuk seluruh Indonesia, Jawa Timur salah satunya,” ujar perwakilan Direktorat SMK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Penulis: M. Khaesar
Editor: Mochamad Abdurrochim
