MALANG, Tugujatim.id – Kasus bullying dan kekerasan tampaknya masih menghantui anak di Kota Malang. Bahkan, DPRD Kota Malang mengungkapkan saat ini pemkot belum punya dasar hukum dalam menindaklanjuti aduan kasus bullying dan kekerasan anak di Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kasus-kasus tersebut. Pihaknya mendorong Pemkot Malang segera mematangkan pembentukan Perda Kota Layak Anak.
“Dasar pembentukan perda ini karena pemkot tidak ada dasar hukum jika ada laporan bullying, kekerasan dan seksual anak,” kata Made usai menggelar Rapat Paripurna penyampaian pandangan Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Kota Layak Anak pada Rabu (18/01/2023).
Dia menilai jaminan hak-hak anak harus segera diwujudkan melalui Perda Kota Layak Anak. Sebab, selama ini penindaklanjutan kasus-kasus tersebut mengerucut di kepolisian.
“Satpol PP pun tidak bisa menindak (aduan bullying dan kekerasan anak), selama ini yang menindak langsung APH yakni Polresta terkait perlindungan anak,” ujarnya.
Made mengaku akan fokus turut mengawal ketat dan mematangkan pembentukan Perda Kota Layak Anak itu dengan membentuk pansus. Dalam perda itu, Made juga akan memperkuat pengganggaran pendidikan anak sebagai salah satu hak anak.
“Kami harapkan dengan adanya perda ini ada hak-hak khusus yang didapatkan anak,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko juga tidak memungkiri kasus bullying dan kekerasan terhadap anak masih menghantui. Bahkan, dugaan eksploitasi terhadap anak juga diakuinya masih banyak ditemui di sudut-sudut Kota Malang.
“Salah satunya itu (eksploitasi anak di jalanan), kami masih sering melihat anak-anak itu. Tentu mereka tidak sendirian, pasti ada yang mendampingi. Bahkan, kadang-kadang ada kerabat dekat atau orang tuanya,” bebernya.
Dia mengungkapkan, sebenarnya Pemkot Malang juga telah membangun Desa Menanti di Kampung Topeng Kota Malang. Kampung itu dibangun untuk menjadi wadah pembinaan agar masyarakat tidak meminta-minta lagi.
“Itu respons dari pemerintah terhadap anak-anak jalanan yang minta-minta di perempatan. Itu sudah berjalan sekian tahun yang dan masih berjalan sampai saat ini. Tapi, kasus itu terus saja masih ada. Untuk menangani masalah ini, kami kuatkan dengan pembentukan Perda Kota Layak Anak,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Kota Layak Anak, sebanyak 6 fraksi di DPRD Kota Malang memberikan masing-masing pandangannya.
Fraksi PDIP DPRD Kota Malang mengusung pandangan masalah kesejahteraan anak. Sebab, masih ada kasus anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan kasus hukum, hingga anak putus sekolah. Fraksi PDIP pun mendorong Pemkot Malang mempertimbangkan hal itu dalam membentuk Ranperda Kota Layak Anak.
Fraksi PKB DPRD Kota Malang juga memberikan pandangan dan dorongan agar pemkot juga memperhatikan pemberdayaan keluarga hingga pemenuhan hak-hak anak. Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan bahwa masih banyak kasus eksploitasi anak seperti mengamen, mengemis, menjadi jukir, hingga pekerja. Selain itu, banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan. Fraksi ini mendorong Pemkot Malang segera mengatasinya.
Fraksi PKS DPRD Kota Malang mendorong pemkot untuk memberikan perlindungan dan pencegahan kriminalitas, eksploitasi, hingga pergaulan bebas terhadap anak. Fraksi ini juga meminta Pemkot Malang menjamin hak tumbuh kembang anak yatim korban Tragedi Kanjuruhan.
Sedangkan Fraksi Golkar mendorong Pemkot Malang berinovasi dalam mengembangkan potensi dan kearifan lokal dalam mewujudkan Ranperda Kota Layak Anak. Mereka juga menanyakan jaminan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Malang.
Untuk Fraksi Damai Indonesia Demokrasi meminta Pemkot Malang memperluas taman ramah anak hingga memberikan perhatian lebih pada anak penyandang disabilitas. (adv)
