Tugujatim.id – Sebagai jabatan publik, kinerja pemerintahan tak pernah lepas dari sorotan. Hampir setiap hari muncul pemberitaan yang berkenaan dengan kinerja pemerintah. Mulai dari kebijakan yang telah dibuat, perilaku pejabatnya, sampai pelayanan publik.
Sebagai sarana komunikasi publik, tak jarang pemerintah memakai berbagai macam peristilahan. Apa saja istilah-istilah yang sering digunakan itu? Dirangkum dari Terminal Mojok, berikut istilah-istilah yang sering digunakan oleh pemerintah:
1. Akuntabilitas
Istilah di atas mengacu pada bentuk pertanggungjawaban dengan menyertakan bukti-bukti yang lengkap. Prinsip ini adalah salah satu prinsip yang wajib diterapkan di setiap instansi pemerintah.
2. Berakhlak
Akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Ini adalah core values ASN yang telah diresmikan oleh Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu.
3. Birokrasi
Struktur tatanan pemerintahan yang alurnya sudah ditetapkan oleh peraturan. Dalam pengertian lain, birokrasi juga berarti kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang ada di belakang meja. Orang-orangnya disebut sebagai birokrat.
4. BMN
Singkatan dari Barang Milik Negara, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh dari anggaran negara. Pengertian dan teknis pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
5. DAK
Akronim dari Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang diambil dari anggaran negara dan dialokasikan untuk daerah tertentu. Biasanya, DAK ini digunakan untuk membantu program-program di daerah seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
6. E-Government
Bentuk pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Misalnya, pelayanan administrasi kependudukan dan pembayaran pajak secara online.
7. Inflasi
Kenaikan harga barang secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu karena tak seimbangnya supply dan demand. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah membentuk tim yang disebut TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).
8. Kapita
Ukuran perorangan atau per jiwa. Biasanya dipakai dalam perhitungan pendapatan per kapita (pendapatan per orang atau per jiwa atau per kepala).
9. LHKPN
Singkatan dari Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini adalah laporan yang harus dibuat secara berkala setiap awal tahun oleh semua pejabat pemerintahan. Laporan ini bisa dilihat secara luas oleh publik di website KPK.
10. Musrenbang
Akronim dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan, merupakan forum yang dihadiri oleh seluruh instansi pemerintah untuk membahas berbagai program pembangunan, baik yang berskala nasional maupun regional.
11. Oligarki
Bentuk pemerintahan yang struktur kekuasaannya dikendalikan oleh sebagian kecil orang atau kelompok. Kondisi seperti ini bisa mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam suatu negara.
12. Otorita
Kata lain dari otoritas, yaitu kewenangan yang diberikan kepada orang atau lembaga untuk menjalankan fungsinya dalam pemerintahan. Dalam arti lain, otorita adalah pemerintahan daerah yang levelnya setingkat dengan provinsi.
13. PDB
Singkatan dari Produk Domestik Bruto, yaitu nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. PDB digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara.
14. Prioritas Nasional
Program tahunan pemerintah yang paling utama dan paling didahulukan dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, ada tujuh Prioritas Nasional pemerintahan pada 2022, yaitu ketahanan ekonomi, pengurangan kesenjangan, peningkatan SDM, revolusi mental, perkuatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, serta stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.
15. Transparansi
Keterbukaan kinerja pemerintah terhadap publik, mulai dari anggaran, proses kegiatan, sampai laporan pertanggungjawaban kegiatan. Ini adalah salah satu bentuk pengawasan eksternal terhadap kinerja instansi pemerintah.
