KOTA BLITAR, Tugujatim.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyoroti sebuah ironi di pusat Kota Blitar. Ia menemukan adanya warga lanjut usia (lansia) berpenghasilan minim yang tinggal di rumah tidak layak huni, padahal lokasinya berada di ring satu atau pusat kota.
Temuan tersebut diungkapkan Maruarar saat mengecek langsung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Kamis (02/07/2026).
Menteri PKP menyayangkan kondisi hunian sepasang lansia yang sehari-hari bekerja sebagai buruh ikut orang tersebut. Pasalnya, rumah memprihatinkan itu berdiri sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan situs-situs penting di Kota Blitar.
“Bayangin aja ya, Rp1 juta sebulan nih warga Kota Blitar berdua rumahnya kayak begini. Ini dari kantor wali kota berapa lama dari sini? 5 menit ya? Kita perbaiki lah, supaya bisa diperbaiki,” ujar Maruarar di sela-sela peninjauan.
Bukan hanya dekat dengan Kantor Wali Kota Blitar yang berjarak sekitar 5 menit, lokasi rumah tersebut juga hanya berjarak sekitar 3 menit dari Museum PETA dan berada di kawasan dekat Makam Bung Karno.
Melihat realitas tersebut, Maruarar menegaskan perbaikan rumah warga itu akan langsung dieksekusi mulai bulan Juli ini dan ditargetkan rampung pada 10 Oktober mendatang.
“Kita perbaiki ya, rumah-rumah yang ada di Kota Blitar ini ya. Apalagi dekat Makam Bung Karno ya, dekat Museum PETA, dan dekat Kantor Wali Kota,” tegasnya.
Baca Juga : 1.172 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pasuruan Direnovasi Tahun Ini
Kota Blitar Dapat Tambahan 444 Unit Kuota Bedah Rumah
Pemerintah pusat memberikn tambahan kuota program bedah rumah sebanyak 444 unit untuk Kota Blitar pada tahun anggaran 2026. Dengan tambahan ini, total rumah tidak layak huni (RTLH) yang diperbaiki oleh pemerintah pusat di wilayah tersebut menjadi 744 unit, dari alokasi awal yang hanya berjumlah 300 unit.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar memastikan jumlah keseluruhan RTLH kepada Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba.
Menurut data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, total RTLH di Kota Blitar tercatat sebanyak 837 unit. Sebelum adanya kuota tambahan, baru 393 unit rumah yang terakomodasi dalam program bantuan tahun ini.
Rinciannya, sebanyak 300 unit dari anggaran pemerintah pusat, 86 unit dari APBD Kota Blitar, dan 7 unit dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kondisi tersebut sempat menyisakan 444 unit RTLH yang belum mendapatkan alokasi bantuan pada tahun 2026. Sisa kuota inilah yang kemudian dipenuhi melalui tambahan program dari pemerintah pusat.
“Berarti sisa 444 unit rumah tidak layak huni di Kota Blitar harus dikerjakan tahun ini juga. Dengan begitu, permasalahan rumah tidak layak huni di Kota Blitar tuntas tahun ini,” imbuh Maruarar.
Adapun dalam program BSPS ini, setiap unit rumah menerima bantuan stimulan senilai Rp20 juta. Anggaran itu mayoritas dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sisanya upah pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : M. Luki Azhari
Editor: Mochamad Abdurrochim
