KOTA BLITAR, Tugujatim.id – Suasana peninjauan program bedah rumah di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Kamis (02/07/2026), sempat diwarnai ketegangan. Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, tampak gelagapan saat dicecar pertanyaan mengenai data pasti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Ketegangan bermula saat Elim menjelaskan, kuota bedah rumah untuk Kota Blitar tahun ini berjumlah 300 titik. Maruarar kemudian langsung memotong dan menanyakan jumlah total RTLH yang ada di Kota Blitar.
“Kemarin pengajuan ada seribu,” jawab Elim.
Maruarar langsung meluruskan pertanyaan tersebut dengan nada tegas. “Bukan pengajuan, datanya Ibu,” sergahnya.
Mendapat pertanyaan menukik tersebut, Wakil Wali Kota Blitar sempat melemparkan pertanyaan kepada jajarannya.
“Datanya ada berapa, Pak Plt?” tanya Elim kepada Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, Kusno.
Maruarar kembali menegaskan pertanyaannya tentang berapa jumlah rumah yang tidak layak huni di Kota Blitar.
Baca Juga : Dekat Kantor Wali Kota Blitar, Menteri PKP Soroti Rumah Lansia Berpenghasilan Rp1 Juta di Pusat Kota
Saling Silang Data RTLH
Kusno kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan data resmi, total RTLH di Kota Blitar tercatat sebanyak 837 unit. Ia merinci bahwa dari jumlah tersebut, baru 393 unit yang tercover anggaran tahun ini, dengan pembagian 300 unit dari pusat, 86 unit dari APBD Kota Blitar, dan 7 unit dari Provinsi Jawa Timur.
“Oh dari provinsi 7 saja? Berarti masih kurang berapa kalau mau diberesin?” tanya Maruarar kembali mengejar target penyelesaian.
Mendengar pertanyaan itu, Kusno sempat menjawab dengan ragu menggunakan kata “sekitar”. Hal ini membuat Menteri PKP langsung memotong pembicaraan dan meminta jajaran Pemkot Blitar memberikan data yang pasti dan akurat, bukan perkiraan.
Maruarar kemudian meminta mereka langsung menghitung sisa rumah yang belum mendapatkan bantuan.
“837 dikurangi 393, jadi berapa? Dihitung dong,” tegasnya.
Usai dilakukan penghitungan, Kusno menyampaikan bahwa masih ada sisa 444 unit rumah yang belum terakomodasi. Mengetahui angka pasti tersebut, Maruarar langsung mengambil keputusan taktis di lapangan dengan menambah kuota bantuan dari pusat agar masalah RTLH di Kota Blitar tuntas tahun ini juga.
“Baik, 444 ya. Kalau 444 itu juga diperbaiki, tidak ada lagi orang yang tidak layak huni ya. Saya putuskan program bedah rumah dari Presiden Prabowo untuk masyarakat Kota Blitar yang tidak layak huni, bertambah. Totalnya, 744 unit,” ungkapnya.
Realisasi Bantuan Program BSPS
Tujuan kunjungan kerja Menteri PKP Maruarar Sirait ke Kota Blitar ini untuk meninjau langsung efektivitas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Rombongan menteri kemudian mengunjungi salah satu rumah warga untuk melihat langsung kondisi bangunan yang menjadi target perbaikan.
Diketahui, total RTLH di Kota Blitar tercatat sebanyak 837 unit. Sebelum adanya kuota tambahan, baru 393 unit rumah yang terakomodasi dalam program bantuan tahun ini. Rinciannya meliputi 300 unit dari anggaran pemerintah pusat, 86 unit dari APBD Kota Blitar, dan 7 unit dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kondisi tersebut sempat menyisakan 444 unit RTLH yang belum mendapatkan alokasi bantuan pada tahun 2026. Sisa kuota inilah yang kemudian dipenuhi melalui tambahan program dari pemerintah pusat.
“Rumah tidak layak huni di Kota Blitar harus dikerjakan tahun ini juga. Dengan begitu, permasalahan rumah tidak layak huni di Kota Blitar tuntas tahun ini,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : M. Luki Azhari
Editor: Mochamad Abdurrochim
