TUBAN, Tugujatim.id – Pemanfaatan CSR Tuban menjadi perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tuban yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi tersebut meminta Pemerintah Kabupaten Tuban mengubah arah penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan agar lebih menyentuh persoalan kemiskinan, stunting, dan lingkungan.
Juru Bicara Fraksi PKB, Sumarto, menyampaikan pembangunan fasilitas olahraga melalui dana CSR perlu dievaluasi. Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki kemampuan membiayai pembangunan sarana olahraga melalui APBD sehingga dana CSR dapat diprioritaskan untuk mendukung program-program sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat.
PKB juga menyoroti capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban yang dinilai masih terbatas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada periode Maret 2024 hingga Maret 2025 berada di angka 14,13 persen. Angka tersebut turun 0,23 poin persen dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 14,36 persen.
Lindra Sebut Dana CSR Capai Rp19 Miliar
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky merespons pandangan Umum Fraksi PKB dengan memaparkan besaran dana CSR yang berhasil dihimpun dari perusahaan melalui koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD). Nilainya mencapai sekitar Rp19 miliar.
Lindra menjelaskan, alokasi terbesar mengalir ke sektor sosial dengan porsi 40,7 persen atau lebih dari Rp8 miliar. Berikutnya, bidang ekonomi menerima sekitar 20 persen atau lebih dari Rp4 miliar.
Baca Juga : Kejati Jatim Bantah Isu Penggeledahan Rumah Kajari Tuban, Tegaskan Video Viral Hanya Penataan Rumah Dinas
Sementara itu, sektor keagamaan memperoleh alokasi sekitar Rp2,8 miliar atau 14 persen. Bidang pendidikan menerima sekitar Rp1,6 miliar atau 8,3 persen, sedangkan sektor kesehatan mendapat sekitar Rp465 juta atau 2,4 persen.
Selain sektor-sektor tersebut, dana CSR juga dimanfaatkan untuk mendukung program di bidang infrastruktur, pelayanan publik, lingkungan, olahraga, dan sejumlah kebutuhan lainnya.
“Total CSR kita sekitar Rp19 miliar dari seluruh perusahaan. Penyalurannya mencakup berbagai bidang melalui kolaborasi dengan para mitra,” kata Lindra.
Masukan DPRD Jadi Bahan Evaluasi
Dalam forum yang sama, Lindra menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tuban terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Ia menilai setiap masukan dari anggota legislatif menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada masa mendatang.
“Teman-teman DPR menjadi semangat kami untuk terus berbenah agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tuban semakin baik dan konsisten dalam jangka panjang,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Mochamad Abdurrochim
