PASURUAN, Tugujatim.id – Beredarnya surat Pemerintah Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, meminta tunjangan hari raya (THR) parcel sembako ke para pemilik usaha ditanggapi serius oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Duruesa (DPMD) Kabupaten Pasuruan.
Surat permohonan THR parcel ke pelaku usaha yang ditandatangani Kades Martopuro Rianto ini dipastikan melanggar aturan.
Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan Ridho Nugroho secara tegas mengatakan, pihak kepala desa dilarang keras meminta THR kepada pihak lain, termasuk perusahaan. Menurut Ridho, perangkat desa atau ASN yang menerima THR, uang, atau fasilitas dari pihak lain saat Lebaran itu termasuk sebagai gratifikasi.
Baca Juga: Beredar Surat Pemdes Pasuruan Minta THR Parcel Sembako ke Pelaku Usaha, Ini Tanggapan Kades
Hal ini sesuai surat edaran KPK No 6 Tahun 2023 terkait Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.
“Dalam surat edaran KPK dinyatakan permintaan THR oleh pegawai negeri, baik mengatasnamakan pribadi atau instansi kepada perusahaan, baik tertulis atau tidak, dapat berimplikasi pada perbuatan koruptif,” ujar Ridho.
Ridho menambahkan, seharusnya kepala desa atau pegawai yang lain tidak memanfaatkan momen hari raya untuk mencari keuntungan pribadi. Selain berlawanan dengan etika dan aturan, perbuatan menerima apalagi meminta gratifikasi juga punya konsekuensi hukum.
Karena itu, pihaknya meminta camat Purwosari untuk memberikan pembinaan kepada kades Martopuro dan memintanya mencabut surat permintaan THR tersebut.
“Karena pemdes itu wewenangnya kecamatan, kami minta Pak Camat membina yang bersangkutan,” ungkapnya.
Baca Juga: Tanggapi Surat Pemdes Pasuruan Minta THR Parcel ke Pelaku Usaha, DPRD: Itu Tidak Etis
Diberitakan sebelumnya, beredar lewat pesan berantai di media sosial, surat dari Pemerintah Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pelaku usaha di wilayahnya. Surat resmi berkop Pemerintah Desa Martopuro itu ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Martopuro Rianto pada 25 Maret 2023.
Dalam surat tersebut dituliskan bahwa Pemerintah Desa Martopuro mengajukan proposal
kepada pelaku usaha agar memberikan THR parcel kepada perangkat desa. Disebutkan bahwa THR yang diminta adalah parcel sembako yang diperuntukkan bagi 17 perangkat desa dan delapan orang OB, penjaga keamanan, dan petugas kebersihan.
