PASURUAN, Tugujatim.id – Surat Pemerintah Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, beredar luas di media sosial terkait meminta tunjangan hari raya (THR) ke sejumlah pelaku usaha. Persoalan surat Pemdes Pasuruan itu menjadi sorotan DPRD.
Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan menilai surat permohonan THR parcel sembako yang ditandatangani oleh Kepala Desa Martopuro Rianto tersebut sebagai hal yang tidak etis. Sebab, kepala desa dan perangkatnya tidak sapatutnya mendapat hadiah atau pemberian dalam bentuk apa pun yang bisa memengaruhi kinerja atau keputusannya.
Baca Juga: Beredar Surat Pemdes Pasuruan Minta THR Parcel Sembako ke Pelaku Usaha, Ini Tanggapan Kades
“Pemdes Pasuruan minta THR ke perusahaan itu sangat tidak etis dan tak sepatutnya dilakukan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Sugiarto saat dikonfirmasi pada Rabu (05/04/2023).
Politikus dari Partai Golkar ini menyayangkan beredarnya surat permohonan Pemdes Pasuruan soal THR yang menggunakan kop resmi pemerintah Desa Martopuro. Dia meminta agar camat Purwosari membina kades-kadesnya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
“Camat harus membina, memberi edukasi ke para kades, terutama kades Martopuro,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, beredar lewat pesan berantai di media sosial yang menghebohkan surat dari Pemerintah Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pelaku usaha di wilayahnya. Surat resmi berkop Pemerintah Desa Martopuro itu ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Martopuro Rianto pada 25 Maret 2023.
Dalam surat Pemdes Pasuruan tersebut dituliskan bahwa Pemerintah Desa Martopuro mengajukan proposal kepada pelaku usaha agar memberikan THR kepada perangkat desa. Disebutkan bahwa THR yang diminta adalah parcel sembako yang diperuntukkan bagi 17 perangkat desa dan delapan orang OB, penjaga keamanan, dan petugas kebersihan.
