MALANG, Tugujatim.id – Hari ini (08/05/2021), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama PT KAI resmi merobohkan seluruh bangunan di eks Lokalisasi Girun di Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Usai melakukan pembongkaran, timbul pertanyaan mau dijadikan apa tanah yang merupakan milik PT KAI tersebut.
Deputi Eksekutif Vice President DAOP 8 Surabaya Mariyanto mengatakan, pihak PT KAI memberikan lampu hijau jika Pemkab Malang ingin membuat stasiun baru di bekas lokalisasi legendaris tersebut.
“Semua bergantung ke pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah mau ada kereta api kembali, maka silakan menghubungi kami dan balai teknik PT KAI. Kami ikuti teman-teman pemerintah daerah maunya seperti apa,” terangnya saat dikonfirmasi usai apel penertiban Lokalisasi Girun.
Lantaran, PT KAI sendiri belum memiliki konsep yang matang untuk memanfaatkan tanah yang tidak berjauhan dengan kantor Polsek Gondanglegi tersebut.
“Saat ini pengembang belum ke arah sini (mau dibuat apa) karena secara PT KAI sendiri belum ada rencana,” bebernya.
Dia juga belum tahu apakah tanah tersebut akan digunakan untuk lahan terbuka hijau atau tidak seandainya tidak dijadikan stasiun kereta api baru.
“Kalau untuk pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau, kami akan bicarakan lagi nantinya. Intinya, kami support aja langkah dari pemerintah daerah ingin seperti apa,” paparnya.
Dia hanya berharap agar tanah tersebut tidak keluar dari kepemilikan PT KAI dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan semestinya.
“Terpenting, aset itu tidak keluar dari PT KAI. Dan saya berharap tanah tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan semestinya sehingga tanah tersebut tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar hukum,” tegasnya.
Mariyanto juga mengatakan, apa pun yang menjadi rencana Pemkab Malang untuk tanah eks Lokalisasi Girun, dia akan menyampaikan ke Kementerian Perhubungan.
“Supporting dari pemerintah daerah itu lebih baik karena keinginan pemerintah daerah ini akan kami teruskan di Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Plt Asiten 1 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Suwadji mengatakan jika pemanfaatan tanah tersebut harus seizin PT KAI. Jadi, pihaknya akan berkolaborasi dengan PT KAI untuk pemanfaatannya.
“Ini tentunya yang pertama kita ketahui, itu adalah aset PT KAI sehingga untuk pengelolaan juga harus seizin dari PT KAI,” tegasnya.
“Jadi, nanti bisa dilakukan kolaborasi, nanti selesai pembongkaran akan dilakukan koordinasi bagaimana nanti pemerintah desa, kecamatan, dan PT KAI untuk pemanfaatan itu. Sehingga bisa lebih bermanfaat dan tidak dijadikan tempat untuk remang-remang kembali,” sambungnya.
Saat disinggung akan dijadikan apa tanah tersebut, Suwadji belum bisa menjawab. Namun, dia memastikan jika PT KAI sudah memberikan lampu hijau jika tanah tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan.
“Untuk mau dibuat apa nanti, silakan konfirmasi ke PT KAI sebagai pemilik, toh kalau desa mengajukan pemanfaatan kewenangan itu tetap di PT KAI,” ujarnya.
“Tapi, PT KAI sudah memberi lampu hijau untuk pemanfaatan dan akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa maupun kecamatan. Intinya, nanti terserah PT KAI diizinkan untuk apa,” ujarnya.
