SURABAYA, Tugujatim.id – Keputusan Pemerintah Indonesia tentang pembatalan haji seharusnya dapat ditinjau kembali jika nanti ada keputusan dari Kerajaan Arab Saudi. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan sesuai surat yang beredar, baik dari Dubes Arab Saudi di Jakarta maupun dari Dubes RI di Riyadh.
“Ternyata Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengumumkan undangan haji kepada negara-negara anggota OKI,” terangnya Jumat (11/06/2021).
Selain itu, Din Syamsuddin menegaskan, sebaiknya pada tingkat ini pemerintah mengintensifkan komunikasi dan diplomasi. Bila perlu Presiden Jokowi menelepon Raja Salman atau Wapres Ma’ruf Amin mengajak sejumlah tokoh Islam untuk bertemu Raja Salman.
“Diyakini bahwa Kerajaan Arab Saudi akan memperhatikan Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia,” bebernya.
Masalahnya, Din Syamsuddin mengatakan, apakah Pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan haji tahun ini jika nanti diberi kuota. Termasuk, Din Syamsuddin menjelaskan, apakah Pemerintah Indonesia mau menyesuaikan vaksinasi yang disetujui pihak Arab Saudi atas rekomendasi World Health Organization (WHO) atau yang belum memasukkan vaksin sinovac.
“Sehubungan dengan itu, tidak etis dan salah alamat kalau ada pihak, khususnya dari umat Islam, mendemo Kedubes Arab Saudi di Jakarta. Pembatalan haji di Indonesia bukan keputusan Pemerintah Saudi, tapi keputusan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini menteri agama,” imbuhnya.
Justru masyarakat, termasuk DPR, perlu meminta penjelasan atau transparansi Pemerintah Indonesia, Din Syamsuddin menjelaskan, mengapa membatalkan pemberangkatan haji tahun ini.
“Benarkah karena alasan Covid-19? Pembatalan pemberangkatan haji dapat dinilai pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 29 bahwa pemerintah harus melayani rakyat dalam menjalankan ibadah,” ujarnya.
