MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang memberikan catatan strategis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2020. Hal itu dikemukakan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Rabu (30/06/2021). Sejumlah catatan yaitu terkait langkah penanganan Covid-19.
DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, Pengambilan Keputusan DPRD, dan Pendapat Akhir Wali Kota terhadap Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020. Hadir dalam paripurna ini, Wali Kota Malang Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, wakil ketua dan anggota DPRD Kota Malang, beserta kepala perangkat daerah Pemkot Malang.
Paripurna ini dilaksanakan dengan blended meeting, yaitu secara offline di gedung DPRD dan online di masing-masing tempat anggota rapat. Pendapat akhir fraksi dibawakan oleh Iwan Mahendra mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wahyudi (Fraksi PKB), Rokhmad (Fraksi PKS), Lelly Theresiawati (Fraksi Gerindra), Jose Rizal Joesoef (Fraksi Golkar-Nasdem-PSI), dan Pujianto (Fraksi Demokrat-PAN-Perindo). Sejumlah masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi, yaitu terkait penanangan Covid-19 dan Silpa ABPD 2020.
Sementara itu, Kabag Humas DPRD Kota Malang Diky Haryanto menambahkan, keputusan DPRD langsung disetujui oleh anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna. Selanjutnya Wali Kota Malang Sutiaji menambahkan pendapat akhir. Namun, ada hal menarik dari rapat paripurna tersebut. Ketua DPRD I Made Riandiana Kartika memberikan kesempatan kepada Hadi Santoso dan Abdul Malik memberikan sambutan karena rapat paripurna tersebut merupakan yang terakhir. Kedua pejabat Pemkot Malang tersebut sudah memasuki masa pensiun. Dengan gayanya yang khas, I Made Riandiana Kartika memberikan penghargaan kepada Hadi Santoso dan Abdul Malik.
Usai rapat paripurna, I Made Riandiana Kartika mengatakan persetujuan laporan pertanggungjawaban terhadap APBD 2020 diputuskan melalui rangkaian yang panjang, dengan kajian yang mendalam, telaah yang luas, dan hearing fraksi. Kemudian 6 fraksi di DPRD memutuskan untuk menyetujui laporan dengan sejumlah catatan dari masing-masing fraksi.
“Evaluasi dan catatan ini jangan sampai terjadi dan terulang lagi di tahun anggaran berikutnya. Begitu juga hal baik (dari pelaksanaan APBD) harus terus ditingkatkan,” kata Made.
Jangan sampai, Made mengatakan, DPRD mengingatkan dan memberikan rekomendasi perbaikan pada tahun anggaran 2020 ini, kemudian diulangi di tahun anggaran 2021. Made melanjutkan, DPRD Kota Malang ingin ada perbaikan penggunaan APBD Kota Malang oleh pemkot untuk tahun selanjutnya.
Pria yang dikenal dengan keramahannya terhadap masyarakat ini membenarkan jika penanganan Covid-19 paling disorot. Namun, menurut dia, Pemkot Malang juga sudah konsisten dan baik pelaksanaannya dalam sejumlah penanganan, termasuk BTT untuk Covid-19 yang dimaksimalkan oleh Pemkot Malang.
Made menambahkan, untuk selanjutnya, Pemkot Malang diminta melakukan langkah extra ordinary untuk penanganan Covid-19 yang masih tinggi penularannya.
“Karena Covid-19 saat ini tidak biasa, maka harus ada langkah diskresif, extra ordinary yang dilakukan Pemkot Malang juga harus luar biasa,” jelas Made yang juga merupakan ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang itu.
Made mengatakan, DPRD Kota Malang tidak ada kata tidak setuju untuk semua langkah yang memberikan dampak positif terhadap warga atau masyarakat Kota Malang. Salah satunya seperti permintaan DPRD untuk peningkatan kapasitas UPT Pemakaman dan tim PSC 119.
“Soal kekurangan anggaran bisa dibahas nanti di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bulan Agustus. Maka yang tidak efektif jangan dibelanjakan dulu, dilakukanlah refocusing anggaran nanti di PAK,” tandasnya.
Sementara Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, pihaknya masih mendaftarkan persetujuan ke Pemprov Jatim untuk masalah penanganan Covid-19. Sutiaji mengatakan, permasalahan anggaran masih menunggu persetujuan dari Pemprov Jatim. Setelah itu kemudian anggaran dapat digunakan di tahun anggaran selanjutnya. Begitu juga untuk silpa.
“Silpa yang sekian ratus itu nanti kami gunakan untuk PAK,” terangnya.
Sutiaji menambahkan, rekomendasi dari DPRD untuk penanganan Covid-19 menjadi penting dan prioritas. Tapi, kegiatan lain seperti jalan rusak, peningkatan kegiatan ekonomi e-commerce, dan UMKM juga menjadi perhatian.
“Sementara untuk bantuan sosial harus ada kejelasan dari pemerintah,” ujarnya. (Ads)
