MOJOKERTO, Tugujatim.id – Rasa prihatin diungkapkan oleh mantan Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto M. Syarif Kholili akan kondisi di antaranya proses rekrutmen komisioner hingga kisruh perebutan posisi ketua.
“Suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) itu salah satunya ditentukan oleh kondisi internal penyelenggara. Bila kondisi internal KPU saja masih belum beres, sangat mungkin tahapan pilkada nanti bisa terganggu,” kata Kholili, Jumat (02/08/2024).
Kholili meruntut penyebab internal KPU bergejolak sebab diduga salah satu komisioner terpilih tanpa proses hukum yang jelas. Bagi Kholili, bagaimana mungkin seorang penyelenggara pemilu sebagai pelaksana mandat undang-undang dipilih dari proses yang dinilai cacat hukum.
Baca Juga: Sengketa Pilkada Jember 2024, Pasangan Jaddin-Arismaya Berpeluang Lolos berkat Aturan Terbaru KPU
“Dari sejak proses rekrutmennya saja sudah menyimpan masalah. Yang berlanjut hingga proses pemilihan ketua yang penuh tarik ulur, apa yang telah terjadi pada KPU Kabupaten Mojokerto itu seakan-akan menunjukkan kepada publik bahwa para komisioner itu adalah orang-orang partisan yang bekerja demi kepentingan partai atau golongan, dan bukan demi kepentingan rakyat agar rakyat bisa menyalurkan aspirasinya melalui kerja penyelenggara pemilu yang jujur dan bersih dari keberpihakan,” sambung Kholili.
Pria yang pernah menjabat komisioner KPU Kabupaten Mojokerto dua periode tersebut lantas merujuk pada gejolak pemilihan ketua. Posisi ketua KPU yang sempat berpindah ke tangan Rendy Oki Saputra meski kemudian dijabat oleh Afnan Hidayat turut memperkuat dugaan bahwa KPU Kabupaten Mojokerto sedang tidak baik-baik saja.
Baca Juga: Latihan Pengendalian Massa di Kota Mojokerto, Ratusan Polisi Disiagakan
Kholili berharap, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah November 2024 di Kabupaten Mojokerto berjalan tanpa hambatan. Namun, Kholili menggarisbawahi bahwa sukses tidaknya pemilu, sekali lagi, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi internal penyelenggara. Menurut dia, komisioner yang bercerai berai oleh kepentingan mereka sendiri akan sangat mudah diremehkan dan bahkan dipermainkan oleh kepentingan pemilik di luar.
“Ini belum lagi ditambah dengan rumor yang berkembang bahwa honor anggota PPS terlambat diberikan. Hal ini bisa menambah arang di dahi KPU Kabuparten Mojokerto bahwa tidak profesional dalam menyelenggarakan pemilihan umum,” ujar Kholili.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Dwi Lindawati
