JAKARTA, Tugujatim.id – Kebijakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menuai kontroversi soal keputusan tidak menyertakan hijab dalam standar pakaian untuk petugas Paskibraka putri. Menanggapi ini, Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor menyayangkan kebijakan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
Kebijakan untuk petugas Paskibraka putri itu menuai reaksi dari berbagai kalangan karena yang mengenakan hijab saat diberangkatkan dari daerah masing-masing terpaksa harus melepaskannya demi ikut aturan sesuai surat keputusan tersebut. Bahkan, petugas Paskibraka juga diminta menandatangani surat persetujuan untuk menaati aturan dan standar yang sudah dikeluarkan oleh BPIP.
Baca Juga: 5 Fakta Menarik Masjid Tiban di Malang Disebut “Masjid Jin”, Kamu Wajib Tahu Ini Keunikannya!
Ketua Bidang Ketahanan Nasional dan Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor H.M. Syafiq Syauqi menilai, BPIP mengalami kemunduran usai mengambil tindakan tersebut. Dia mengatakan, disinyalir ini akan mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP mempermalukan Presiden Jokowi,” kata Gus Syafiq saat ditemui di Jakarta.
Dia menegaskan, Indonesia memiliki putra bangsa terbaik yang menjadi petugas Paskibraka dengan beragam budaya dan keyakinan. Menurut dia, putusan kepala BPIP dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal pakai 6 salam untuk menghormati segala keyakinan masyarakat yang beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” lanjutnya.
Baca Juga: Final Piala Super UEFA 2024: Real Madrid Jadi Jawara Bungkam Atalanta dengan Skor 2-0
Karena itu, Ansor meminta BPIP untuk menarik kembali Keputusan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Agar polemik ini berhenti, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang bisa merangkul semua keberagaman,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam SK BPIP No 35/2024 itu ada sejumlah aturan standar atribut dan pakaian untuk Paskibraka. Klausul yang memicu protes itu adalah standar pakaian dan atribut Paskibraka putri yang hanya memunculkan contoh gambar perempuan yang tidak berhijab. Lalu pada Nomor 4 Ayat C disebutkan bahwa ukuran rambut bagi Paskibraka putri adalah satu sentimeter di atas kerah baju bagian belakang. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Dwi Lindawati
