JEMBER, Tugujatim.id – Ribuan tenaga kerja honorer atau pegawai non-ASN (Aparatur Sipil Negara), menjadi bom waktu bagi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jember yang baru. Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember usul pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Sebelumnya, pemerintah pusat secara resmi telah menghapus tenaga kerja non-ASN di berbagai lini instansi pemerintahan. Alhasil, ribuan tenaga kerja yang berstatus non-ASN di Kabupaten Jember terancam dirumahkan.
Hal itu menjadi peninggalan pelik bagi pemerintahan baru Jember, karena anggaran pemerintahan daerah tidak dapat mengcover ribuan tenaga non-ASN.
BACA JUGA: Isak Tangis Guru Honorer di Jember Pecah, Kelulusan PPPK Dibatalkan
Ketua Fraksi Partai NasDem, David Handoko Seto menjelaskan bahwa permasalahan terkait tenaga non-ASN atau non data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut, menjadi preseden buruk bagi pemerintahan selanjutnya.
“Hal itu menyebabkan pemerintahan yang baru akan mewarisi persoalan yang begitu komplek di awal pemerintahan nanti,” ujar David Handoko Seto saat dikonfirmasi pada Senin (4/2/2025).
Menurutnya, usai pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, seharusnya pemerintah daerah tidak melakukan rekrutmen atau pengangkatan.
“Malah Bupati Hendy melakukan pengangkatan melalui diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pada akhir tahun 2024 lalu,” terangnya.
Menurut David Handoko Seto, persoalan tersebut, selain memiliki kaitan dengan hajat orang banyak juga nasib yang tidak ada kepastian. Ia melihat, sebagian besar pekerja menggantungkan kehidupannya sebagai non-ASN.
“Jadi mereka (tenaga kerja non-ASN) ini menunggu, karena kita tidak tahu dan pasti sebagian besar dari mereka menggantungkan hidupnya di sini,” imbuh David Handoko Seto.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Komisi A DPRD Jember, di tahun 2022 terdapat sebanyak 900 tenaga kerja non-ASN di lingkungan Pemkab Jember yang non data base BKN. “Hingga tahun ini, sudah sangat banyak sekali, sehingga menjadi bom waktu,” tutur David Handoko Seto.
BACA JUGA: Rekomendasi Cafe Hidden Gem di Jember, Tawarkan Berbagai Nuansa dari Mexico Hingga Alam
Oleh karena itu, ia bersama beberapa fraksi di DPRD Jember berencana mengusulkan dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang membahas terkait nasib dari ribuan tenaga kerja non-ASN.
“Kami dari Fraksi Partai NasDem sepakat jika dilakukan pembentukan Pansus, agar persoalan ini bisa diketahui penyebabnya dan mencarikan solusi bagi mereka (tenaga kerja non-ASN),” ungkapnya.
Selain itu, David Handoko Seto menambahkan, adanya dugaan bahwa dalam rekrutmen tenaga kerja non-ASN tersebut memiliki kaitan dengan politisi.
“Jangan-jangan ini mengandung unsur politis juga, karena saat itu bupati mencalonkan lagi. Oleh karena itu, kita harus urai persoalannya ini apakah yang salah ini sistem rekrutmennya atau yang lainnya,” pungkas David Handoko Seto.
BACA JUGA: Begini Solusi DPRD Jember Buntut Puluhan Guru Honorer Dibatalkan Lulus PPPK
Sekadar informasi, sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, Sukowinarno menerangkan bahwa terdapat banyak tenaga non-ASN yang nasibnya terancam karena harus dirumahkan.
Hal itu disebabkan adanya persoalan terkait persyaratan kerja yang belum memenuhi persyaratan. Hingga saat ini, Pansus terkait persoalan tersebut sudah diwacanakan oleh beberapa fraksi, seperti Golkar Amanah, Gerindra, dan NasDem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
