SURABAYA, Tugujatim.id – Ratusan mahasiswa, alumni, dan warga Surabaya kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim, Jumat (21/02/2025).
Diberitakan sebelumnya, ribuan massa gabungan dari berbagai aliansi mahasiswa mengeruduk gedung wakil rakyat yang terletak di Jalan Indrapura, Surabaya, Jatim, Senin (17/02/2025).
Aksi bertajuk “Indonesia Gelap” ini merupakan bentuk solidaritas nasional untuk menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan rakyat serta mendesak pengesahan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat. Aksi ini menjadi kelanjutan dari gelombang protes yang sebelumnya telah dilakukan di berbagai kota di Indonesia.
Koordinator aksi Thanthowy yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), menegaskan, demonstrasi ini bertujuan untuk menolak kebijakan yang tidak transparan serta menuntut akuntabilitas pemerintah dalam pembuatan regulasi.
“Kami menolak undang-undang yang dibuat tanpa transparansi dan merugikan masyarakat luas. Pemerintah harus mendengarkan suara rakyat dan membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan umum,” tegas Thanthowy.
Beberapa Tuntutan Demonstran
Pada kesempatan itu, demonstran juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya, pembatalan undang-undang yang dinilai tidak pro-rakyat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Kemudian, mereka juga memendesak pengesahan Undang-Undang Pro-Rakyat, seperti UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Tanah Adat, dan UU Perampasan Aset. Selain itu, juga menolak pemotongan anggaran yang signifikan di sektor pendidikan dan infrastruktur.
Thanthowy menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp110 triliun dan infrastruktur sebesar Rp80 triliun. Menurut dia, hal ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan.
“Pemotongan anggaran sebesar ini berisiko tinggi memperlambat pembangunan dan memperburuk akses masyarakat terhadap pendidikan. Ini adalah keputusan yang perlu ditinjau ulang,” imbuhnya.
Berdasarkan pantauan di gedung DPRD Jatim, massa mulai kumpul sejak pukul 09.00 WIB. Diketahui, massa aksi yang awalnya berjumlah sekitar 600-700 orang itu terus bertambah hingga siang hari.
Tampak aksi ini, demonstran membawa berbagai spanduk dan poster dengan pesan-pesan kuat seperti Tolak UU Anti-Rakyat, Sahkan UU Pro-Rakyat, Jangan Pangkas Anggaran Pendidikan dan Infrastruktur! Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Meski diwarnai orasi lantang dan penuh semangat, tidak terjadi bentrokan atau tindakan anarkis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Layla Aini
Editor: Dwi Lindawati