JEMBER, Tugujatim.id – Aksi lempar koin warnai demo tolak Revisi UU TNI di Jember. Massa sempat bersitegang dengan aparat keamanan ketika perwakilan DPRD Jember tidak kunjung menemui massa aksi. Massa sempat melemparkan uang koin kepada Polisi yang bertugas menjaga keamanan aksi tersebut.
“Bayar! bayar! Bayar polisi! Bayar Polisi sekarang juga,” ucap para pendemo dengan dengan lagu Suka Tani berjudul Bayar, Bayar, Bayar, sambil melemparkan koin.
Unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) bergulir di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember pada Senin (24/3/2025).
Dari pantauan Tugujatim.id, massa mulai memadati Gedung DPRD Jember sekitar pukul 13.36 WIB. Massa mendesak agar perwakilan DPRD Jember menemui mereka di halaman kantor. Tak lama kemudian, perwakilan DPRD Jember turun dan menemui massa. Saat ditemui, massa meminta agar tuntutannya menolak hasil revisi UU TNI dibatalkan dan langsung diteruskan ke DPR RI.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim lantas menyambungkan keinginan para demonstran melalui sambungan telepon ke salah satu anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian. Selain itu, massa juga meminta untuk melakukan hal yang sama kepada perwakilan beberapa fraksi, kendati demikian tidak ada yang bisa menghubungi perwakilannya di DPR RI.
Hingga sore hari menjelang buka puasa, beberapa perwakilan aparat sempat menawarkan takjil kepada massa, yang sayangnya menuai penolakan.
Menurut koordinator aksi, Muhammad Haikal, tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya celah dalam rancangan perubahan RUU TNI, terutama karena proses pembahasannya berlangsung sangat cepat. Ia menilai bahwa secara materiil, rancangan tersebut mengikis supremasi sipil, karena memungkinkan prajurit TNI aktif untuk mengisi 16 instansi yang seharusnya hanya diisi oleh kalangan sipil.
“Kita harus bertanya, bagaimana mungkin lembaga yang didedikasikan untuk urusan sipil bisa diisi oleh militer? Reformasi 1998 jelas menuntut agar militer dikembalikan ke barak, menghapuskan dwifungsi ABRI,” ujarnya di depan Kantor DPRD Jember, Jawa Timur, pada Senin (24/3/2025).
BACA JUGA: Soroti Dwifungsi ABRI, Ratusan Mahasiswa Jember Demo Tolak Revisi UU TNI
Haikal juga menyoroti bahwa sistem komando teritorial sudah tidak relevan lagi di era sekarang. Sistem tersebut awalnya diciptakan untuk menghadapi agresi militer Belanda kedua yang memiliki persenjataan canggih dan kemampuan tempur superior.
“Zaman agresi Belanda kedua telah lama berlalu dan situasi tidak lagi darurat secara militer, sehingga sistem tersebut seharusnya dihapus,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan. Yang pertama, mereka menolak RUU TNI dengan menolak refungsi sistem komando militer, mencabut peran prajurit aktif dari jabatan sipil, serta menghentikan segala bentuk kekerasan oleh aparat. Tuntutan kedua adalah mengembalikan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk menegakkan kembali kebebasan pers.
Haikal berharap agar tuntutan yang tertuang dalam pakta integritas tersebut dapat menjadi penyampai aspirasi masyarakat Jember ke DPR RI, mengingat menurutnya, kursi anggota dewan di Senayan terlalu nyaman sehingga suara rakyat tidak terdengar.
“Kami menuntut agar aspirasi masyarakat Jember disuarakan dengan jelas ke tingkat pusat,” sindirnya.
Ia juga menegaskan bahwa para demonstran tidak akan meninggalkan lokasi aksi di depan Kantor DPRD Jember hingga pihak DPR RI menanggapi tuntutan tersebut. “Kami akan tetap berada di sini sampai ada komitmen nyata dari DPR RI,” tegasnya.
Setelah beberapa saat berunding dengan pihak kepolisian, massa akhirnya mengakhiri aksi dan pulang. Kapolres Jember, AKBP Bayu Pratama Gubunagi, menyatakan bahwa kepulangan tersebut bukan sebagai bentuk intimidasi, melainkan karena mengikuti prosedur yang ada.
“Kami khawatir, seiring waktu malam semakin larut, potensi kerusuhan bisa muncul seperti yang pernah terjadi di luar Jember. Syukurlah, hari ini mahasiswa menunjukkan disiplin tanpa ada tindakan anarkis atau vandalisme,” jelasnya.
BACA JUGA: Kapolri Perintahkan Kabareskrim Usut Teror Jurnalis Tempo
Di sisi lain, David Handoko, anggota DPRD Jember, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan pakta integritas kepada DPR RI. “Kami terbatas jika keputusan sudah ditetapkan oleh pusat, tetapi kami akan mengikuti prosedur yang ada dengan harapan ada tindak lanjut,” jelasnya.
Secara pribadi, David menambahkan bahwa seharusnya DPRD Jember, yang merupakan perwakilan masyarakat, turut dilibatkan dalam penyusunan RUU TNI. “Secara teknis, kami belum pernah mendapatkan naskah akademik ataupun draft RUU tersebut. Saya sendiri secara pribadi tidak mendukung RUU TNI ini,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
