TUBAN, Tugujatim.id – Hingga pertengahan Mei 2025, mayoritas proyek infrastruktur milik Pemerintah Kabupaten Tuban belum juga muncul di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kapan akan dimulai dan apa yang sebenarnya terjadi?
Sejumlah proyek pembangunan yang semestinya menjadi pemantik geliat ekonomi daerah masih belum terlihat progresnya.
Baca Juga: Pasrah Dana Desa Belum Cair, Kades di Tuban: Terserah Mas Bupati Saja
Berdasarkan pantauan Tugujatim.id, hanya beberapa kegiatan yang tercantum di LPSE, seperti rehabilitasi aula dan pembangunan gedung arsip Dinas Pendidikan Tuban serta pengadaan jasa konstruksi area parkir, taman, pagar, dan selasar Gedung IPIT RSUD dr. R. Koesma Tuban.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Tuban Arif Handoyo menjelaskan, kondisi ini bukan tanpa sebab. Menurut dia, semua proyek infrastruktur telah melalui proses perencanaan sejak awal tahun dan kini tinggal menunggu pelaksanaan teknis.
“Ini sebenarnya sudah dalam proses perencanaan sejak awal. Sudah dihitung dan dikaji oleh dinas teknis dan PU. Jadi bukan mandek, tapi memang tahapannya begitu,” ujar Arif kepada Tugujatim.id.
Arif juga menyinggung soal efisiensi anggaran yang sempat dilakukan beberapa waktu lalu. Hal itu membuat sejumlah program harus ditinjau ulang sebelum akhirnya bisa dilaksanakan kembali.
“Beberapa waktu lalu memang ada arahan efisiensi dari pusat. Tapi sekarang ini prosesnya sudah mulai kembali dibuka dan dikembalikan ke daerah untuk pelaksanaan,” terangnya.
Tahun ini, tidak ada proyek besar yang mencolok seperti revitalisasi alun-alun atau pengembangan kawasan wisata tematik seperti tahun sebelumnya. Namun, Arif menegaskan bahwa semua jenis pembangunan tetap mendapat porsi perhatian yang sama.
“Kalau proyek infrastruktur, tidak ada yang ditonjolkan secara khusus. Semuanya penting dan saling berkaitan,” katanya.
Hambatan dari Faktor Pergantian Kepemimpinan
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPRD Tuban Siswanto menyebut kondisi ini sebagai konsekuensi dari masa transisi kepemimpinan di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Transisi ini dinilai memengaruhi kelambanan dalam perputaran roda pemerintahan, termasuk proyek-proyek infrastruktur.
“Ini memang masa transisi. Presiden baru, gubernur dan juga kepala daerah. Jadi wajar kalau banyak hal menunggu arahan dari atas,” ujarnya.
Namun demikian, Siswanto berharap keputusan-keputusan strategis bisa segera diambil agar pergerakan ekonomi lokal tidak terhambat.
“Harapan kami, pertengahan tahun sudah bisa start. Kalau bulan lima atau enam ini sudah diketok, proyek-proyek itu masih bisa dikerjakan dengan normal. Kebanyakan proyek daerah kita tidak sampai enam bulan selesai,” jelasnya.
Dia menambahkan, secara teknis, proses pengadaan bisa segera dimulai dalam waktu dekat.
“Idealnya memang dari awal tahun. Tapi kalau sekarang dimulai bulan lima atau enam, masih bisa dikejar karena pengerjaan proyek di daerah ini biasanya hanya tiga sampai enam bulan,” jelasnya.
Bendahara Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Tuban ini juga menegaskan bahwa tidak ada kekhawatiran proyek akan mangkrak selama ada komitmen untuk segera bergerak.
“Kalau sudah disetujui dan dananya cair, tinggal eksekusi saja. Tidak perlu ditunda-tunda lagi,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
