TUBAN, Tugujatim.id – Belasan nelayan dari wilayah pesisir Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, mendatangi Kantor Bidang Perikanan DKP2P, Selasa (20/05/2025). Nelayan Tuban ini menyampaikan protes atas dugaan bantuan pemerintah yang tidak merata dan hanya diterima oleh kelompok tertentu.
Keluhan muncul karena adanya dugaan monopoli bantuan oleh salah satu oknum pengurus kelompok nelayan setempat. Nelayan Tuban menilai bantuan yang seharusnya disalurkan secara merata justru hanya berputar di satu lingkaran orang yang sama.
Baca Juga: Berpihak pada Petani-Nelayan, Pemkab Tuban Gelontor Rp5 Miliar untuk BPJS Naker
“Sudah empat kali yang bersangkutan dapat bantuan. Mesin kapal, alat tangkap, tali sampai dua truk, bahkan terakhir ini mesin Domfeng dari dana seratus juta. Sementara kami tidak pernah kebagian,” ujar Supriyanto, 59, nelayan asal Kelurahan Kingking.
Nelayan Kecewa Penerima Bantuan Tak Tepat Sasaran
Dia bersama nelayan Tuban lainnya merasa kecewa karena bantuan pemerintah yang seharusnya membantu semua nelayan aktif justru hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang. Dia juga menyoroti bahwa sebagian penerima bantuan bukanlah nelayan aktif dan diduga masih memiliki hubungan keluarga dengan oknum pengurus tersebut.
“Yang menerima itu-itu saja. Kami curiga sebagian besar bukan nelayan. Banyak yang punya pekerjaan lain, bahkan belum tentu pernah melaut,” tambahnya.
Para nelayan menduga adanya ketidakjelasan dalam proses seleksi penerima bantuan. Bahkan, muncul dugaan adanya potongan dana yang tidak transparan, termasuk pemotongan untuk pajak yang tidak dijelaskan sejak awal.
Menanggapi protes tersebut, Kepala Bidang Perikanan DKP2P Kabupaten Tuban Linggo Indarto menjelaskan, bantuan berasal dari Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disalurkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Jawa Timur.
“Penerima bantuan berasal dari kelompok nelayan atau KUB. Kami memang tidak menentukan penerima, hanya memverifikasi. Bantuan diutamakan untuk pemilik kapal, namun ABK juga bisa menerima asalkan ada kerja sama,” terang Linggo.
Dia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan tersebut dan mengevaluasi terhadap kelompok yang dianggap tidak tepat sasaran. Dinas juga akan membuka ruang komunikasi lebih lanjut agar penyaluran bantuan ke depan berjalan lebih adil.
“Kami akan cek ulang datanya. Kalau ada yang bukan nelayan tapi menerima, tentu itu jadi bahan evaluasi kami,” ujarnya.
Para nelayan berharap ke depan tidak ada lagi bantuan yang hanya berpihak pada kelompok tertentu. Mereka menuntut agar pemerintah memastikan proses distribusi bantuan berjalan secara adil, transparan, dan menyentuh mereka yang benar-benar menggantungkan hidup dari laut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
