Tugujatim.id – Gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah dalam sepekan terakhir memunculkan rumusan tuntutan rakyat kepada pemerintah. Gerakan yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 ini berujung pada lahirnya “17+8 Tuntutan Rakyat” yang kini menjadi sorotan publik.
Tidak hanya mahasiswa, pelajar, dan sipil yang terlibat, sejumlah artis ibu kota juga ikut menggaungkan tuntutan tersebut, baik dengan turun langsung ke jalan maupun menyuarakan aspirasi melalui media sosial.
Baca Juga: Penangkapan Pria Terduga Provokator Bawa Molotov di Bundaran Tugu Malang, 2 Pelaku Lain Kabur
Latar Belakang Aksi dan Tuntutan
Mulanya, aksi unjuk rasa digelar di depan kompleks DPR pada 25 Agustus 2025. Aksi yang diikuti pelajar dan mahasiswa itu berakhir ricuh setelah aparat kepolisian membubarkan massa sekitar pukul 14.00 WIB. Situasi semakin memanas ketika pada 28 Agustus, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan, 21, tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat demonstrasi di Jakarta.
Tragedi tersebut memicu gelombang protes lanjutan di sejumlah daerah besar, mulai dari Bandung, Surabaya, Malang, Kediri, Yogyakarta, hingga Makassar. Sejumlah anak muda yang juga influencer kemudian merangkum sederet tuntutan dalam aksi demonstrasi dan daftar tuntutan yang terangkum dalam “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati.”
Ada 17 tuntutan jangka pendek yang diminta segera dipenuhi sebelum 5 September 2025. Sementara itu, delapan tuntutan tambahan ditetapkan sebagai agenda jangka panjang hingga 31 Agustus 2026. Isinya mencakup transparansi anggaran, reformasi DPR, penghentian kekerasan aparat, penegakan hukum atas kasus Affan, perlindungan buruh, hingga pembenahan tata kelola ekonomi nasional.
Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat?
Dikutip dari akun Instagram @lbh_jakarta, mendorong agar 17 tuntutan segera dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September. Sedangkan, 8 tuntutan sisanya, harus diselesaikan dalam setahun setelahnya. Berikut daftarnya!
Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk melalui audit melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan dan terbitkan SOP pengendalian massa.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan represif melanggar HAM.
Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Poin Tuntutan dalam Satu Tahun ke Depan:
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UUTNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Artis Turun Langsung ke Jalan
Gelombang demonstrasi ini juga mendapat dukungan dari sejumlah artis yang berani menyuarakan aspirasi langsung di jalanan. Nama Debi Sagita, artis FTV, menjadi sorotan karena dia turut hadir dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Dengan pakaian serba hitam dan topi cokelat, Debi berorasi bersama massa sambil mengangkat banner bertuliskan “17+8 Tuntutan Rakyat.”
Dia tidak sendiri. Beberapa publik figur lain seperti Ge Pamungkas dan Andovi da Lopez juga ikut mendampingi massa aksi. Kehadiran para artis ini menunjukkan bahwa gelombang protes bukan hanya milik mahasiswa atau kelompok sipil, melainkan sudah meluas hingga ke ranah hiburan.
Sebelumnya, beberapa artis lain juga tercatat hadir dalam aksi unjuk rasa, di antaranya Lucinta Luna, Lisa Mariana, Denny Sumargo, dan Jefri Nichol. Mereka memilih untuk bergabung langsung bersama masyarakat di depan Gedung DPR RI.
Artis yang Bersuara di Media Sosial
Tidak semua artis turun ke jalan, sebagian memilih menyuarakan dukungan lewat media sosial. Cara ini dinilai efektif untuk menjangkau jutaan pengikut mereka dan menyebarkan informasi terkait tuntutan rakyat.
Nama-nama besar seperti Dian Sastro, Bintang Emon, Joko Anwar, Aurelia Vizal, Maudy Ayunda, hingga Ayu Ting Ting menggunakan akun media sosial mereka untuk menyuarakan solidaritas. Mereka mengunggah ulang daftar 17+8 Tuntutan Rakyat, memberi komentar kritis, hingga mendorong pengikutnya agar peduli terhadap isu demokrasi dan keadilan sosial.
Keterlibatan artis dalam ranah politik bukan hal baru. Namun, barangkali perhatian publik semakin besar karena situasi yang memanas usai tewasnya Affan Kurniawan. Keterlibatan artis dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menandakan bahwa isu demokrasi dan hak sipil kini menjadi perhatian lintas lapisan masyarakat.
Dari Debi Sagita yang terjun langsung ke jalan, hingga Dian Sastro yang bersuara lewat media sosial, semua menunjukkan kepedulian terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Dengan bergabungnya publik figur, “17+8 Tuntutan Rakyat” tidak lagi hanya sekadar daftar poin perubahan, melainkan sebuah simbol solidaritas lintas profesi yang menuntut transparansi, reformasi, dan empati dari pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Feni Yusnia
Editor: Dwi Lindawati
