KOTA BATU Tugujatim.id – Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subiyanto mengaku mencabut kenaikan tunjangan anggota legislatif, tetapi kebijakan tersebut belum sempat direalisasikan hingga pertengahan tahun 2025.
Politisi PKB tersebut mengatakan kebijakan kenaikan tunjangan itu akhirnya sudah dicabut sejak 25 Agustus 2025, di mana pembahasannya sendiri sudah dimulai sejak Januari 2025.
Pada Mei 2025, hasil kajian bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu yang menggandeng tim appraisal sempat mengarah pada penetapan besaran kenaikan yang dianggap layak.
”Namun, untuk realisasinya belum pernah berjalan sampai saat ini. Rencana direalisasikan pada 2026, tapi setelah melihat situasi nasional yang tidak menentu, arah kebijakannya berubah. Wacana itu akhirnya sudah kami cabut lebih dulu,” tegas Bianto, Selasa (2/9/2025).
Didik Subiyanto memaparkan jika alasan utama pencabutan kebijakan itu didasari pada kesepakatan pada kebijakan Pemerintah Pusat yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Selain itu, Pemerintah Pusat juga baru saja menginstruksikan efisiensi anggaran, baik untuk pusat maupun daerah.
”Dalam rangka menyesuaikan kebijakan itu, kami sepakat memutuskan untuk mencabut wacana kenaikan tunjangan itu. Keputusan ini bahkan sudah lebih dulu kami ambil sebelum ada kabar simpang siur di masyarakat saat ini,” ungkapnya.
Sebab itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak larut dalam situasi saat ini ia mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Batu untuk menjaga kondusifitas daerah.
“Jangan mudah terprovokasi, saya imbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi berbagai informasi,” ujarnya.
Menurutnya, setiap dinamika yang berkembang sebaiknya dihadapi dengan kepala dingin, komunikasi sehat, serta kebersamaan. Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk selalu membuka pintu komunikasi. Aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Demi kebaikan dan kemajuan Kota Batu, kami terbuka menerima dan menampung aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Dicabutnya wacana kenaikan tunjangan, DPRD Kota Batu menegaskan ingin lebih fokus pada agenda pembangunan daerah. Terutama di tengah situasi nasional yang masih bergejolak, efisiensi anggaran dan prioritas belanja publik menjadi hal yang harus diutamakan.
“Seluruh keputusan yang kami ambil berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kota Batu butuh stabilitas, persatuan dan arah pembangunan yang jelas,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: M Ulul Azmy
Editor: Darmadi Sasongko
