TUBAN, Tugujatim.id – Harapan APBD Tuban 2026 bisa lebih besar dari tahun sebelumnya tampaknya harus ditahan. Alih-alih naik, proyeksi anggaran justru kembali turun.
Angka awal Rp3,4 triliun saat pembahasan KUA-PPAS Agustus, kini dalam Nota Penjelasan Bupati Raperda di Rapat Paripurna, angka itu dikoreksi menjadi Rp3,1 triliun.
Jika dibandingkan dengan APBD 2025 yang mencapai Rp 3,6 triliun, penurunannya terbilang signifikan, yakni sekitar Rp 500 miliar.
Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, tak menampik bahwa turunnya proyeksi tersebut berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya terkait pengurangan transfer dana ke daerah.
Meski demikian, Eks Kepala Bapedda ini menegaskan, Pemkab Tuban akan tetap fokus pada program prioritas sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD.
“Penurunan ini memang menyesuaikan dengan kondisi transfer pusat. Namun kita tetap fokus pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik,” kata Joko.
Menurutnya, walau ruang fiskal semakin menyempit, Pemkab tidak ingin target-target pembangunan daerah terbengkalai. Anggota Partai Gerindra ini optimis pencapaian RPJMD masih bisa diupayakan melalui efisiensi dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
Di sisi legislatif, DPRD Tuban memastikan pembahasan Raperda APBD 2026 akan dilakukan secara detail.
Ketua DPRD Tuban, Sugianto, menegaskan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menggodok rancangan ini secara mendalam, sebelum dibawa ke pembahasan komisi.
“Raperda APBD ini kita targetkan rampung pada akhir Oktober. Ada batasan waktu yang harus dipenuhi, jadi pembahasan akan kita lakukan intensif,” jelas Sugianto.
Tak hanya APBD, DPRD juga akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga Raperda eksekutif lainnya. Mekanisme ini diharapkan bisa mempercepat proses sekaligus menjaga kualitas produk hukum daerah.
Turunnya proyeksi APBD tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Tuban. Sebab, di tengah banyaknya program prioritas, ruang anggaran menjadi lebih terbatas. Namun, baik eksekutif maupun legislatif sepakat bahwa arah pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan dana.
Kini, bola panas ada di tangan eksekutif dan legislatif. Dengan proyeksi anggaran Rp 3,1 triliun, pemerintah daerah ditantang untuk tetap menjaga prioritas pembangunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
