JEMBER, Tugujatim.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jember mengonfirmasi adanya rencana peleburan empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka efisiensi struktur birokrasi.
Ketua Bapemperda DPRD Jember Hanan Kukuh Ratmono menjelaskan bahwa keputusan peleburan ini telah diputuskan dan akan diterapkan mulai tahun anggaran 2026 sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (SOTK) yang baru.
Kebijakan itu dinilai dapat berfokus pada program pemerintah daerah, khususnya terkait pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
Peleburan Empat OPD
Politikus Partai Gerindra itu merinci empat OPD yang akan dilebur dan digabung. Pertama, dinas lingkungan hidup (DLH) digabungkan dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR).
“Kedua, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) dilebur dengan rincian, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bergabung dengan dinas sosial, sementara bidang keluarga berencana (KB) bergabung dengan dinas kesehatan,” papar Hanan saat dikonfirmasi pada Selasa (14/10/2025).
Ketiga, dinas pariwisata dan kebudayaan (disparbud) digabungkan dengan dinas pemuda dan olahraga (dispora). Keempat, dinas koperasi dan usaha mikro (dikopum) mendapatkan tambahan fungsi dari dinas perdagangan dan UMKM, sedangkan dinas perindustrian dilebur dengan dinas tenaga kerja.
Baca Juga: DPRD Jember Rombak Kemitraan OPD Pasca Perampingan Birokrasi 2026
Hanan menjelaskan, peleburan ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk pengurangan struktur organisasi yang besar menjadi lebih ringkas dan efisien.
Selain itu, upaya tersebut dimaksud untuk mengoptimalkan anggaran agar lebih fokus dan efektif dalam pelaksanaan program, serta meningkatkan koordinasi antar bidang yang selama ini tersebar di berbagai OPD.
“Target utama kami memang minta pada eksekutif bahwa ini nanti akan menjadi salah satu instrumen untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Hanan.
Fungsi Bidang Tetap Ada
Menanggapi kekhawatiran tentang penghapusan fungsi-fungsi tertentu, Hanan menegaskan bahwa sebenarnya bidang-bidang tersebut tidak dihapus, melainkan dipindahkan ke dinas yang lebih besar.
“Sebenarnya bidangnya nggak dihapus. Bidangnya tetap ada cuma pindah ke dinas yang lebih besar yang digabungkan dengan dinas yang lebih besar,” jelasnya.
Dia mencontohkan bidang pemberdayaan perempuan dan anak yang masuk ke dinas sosial akan lebih efektif karena bisa menjadi satu kesatuan dalam pengambilan kebijakan sekaligus eksekusinya, tidak lagi terpisah di dua lembaga berbeda.
Terkait adanya penolakan dari aktivis dan berbagai pihak, Hanan menilai ada kerancuan pemahaman di masyarakat yang mengira bidang-bidang tersebut benar-benar dihapus.
“Yang ditolak ini kan sebenarnya ada kerancuan. Kalau kita melihat ditolaknya mungkin pertama karena melihat bahwa ini benar-benar dihapus. Sebenarnya bidangnya nggak dihapus,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa dengan adanya pengurangan anggaran dari pusat dan peleburan OPD ini, justru pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam bekerja karena struktur organisasi yang lebih ringkas dan terintegrasi.
Peleburan empat OPD ini menjadi bagian dari upaya pembenahan struktur pemerintahan Kabupaten Jember menuju tata kelola yang lebih efisien dan efektif dalam melayani masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
