SURABAYA, Tugujatim.id – Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Surabaya Selatan dipastikan belum akan terlaksana pada 2026. DPRD Surabaya selaras dengan pemerintah kota (pemkot) menilai, prioritas anggaran tahun depan masih difokuskan untuk menstabilkan operasional dua rumah sakit daerah yang sudah ada RS Surabaya Timur dan RS Bhakti Dharma Husada (BDH).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menegaskan, proyek RS Surabaya Selatan bukan dibatalkan, melainkan ditunda untuk sementara waktu.
“Kami tidak menghapus rencana pembangunan RS Surabaya Selatan, tapi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kondisi dua RS yang sudah ada,” kata Aning pada Jumat (24/10/2025).
Menurut Aning, RS Surabaya Timur yang baru beroperasi belum menunjukkan kinerja finansial yang sesuai target.
“Pendapatannya ditargetkan seratus sekian miliar rupiah, tapi baru tercapai sekitar Rp20 miliar. Artinya, belum mampu berkontribusi nyata bagi warga Surabaya. Karena itu, kami masih fokus untuk memperkuat fasilitas dan layanan di RS Surabaya Timur,” jelasnya.
Baca Juga: Fokus Benahi Infrastruktur, Pembangunan RS Surabaya Selatan Ditunda
Selain itu, RS BDH juga tengah dalam proses pengembangan. DPRD Surabaya menilai penting untuk memastikan dua rumah sakit tersebut stabil lebih dulu sebelum membuka RS baru di kawasan selatan.
“Realistis saja, Surabaya Selatan nanti bisa dibangun setelah RS Timur dan BDH ini berjalan baik. Tapi tidak menggunakan utang, kemungkinan tetap dari APBD,” tambah Aning.
Terkait rencana skema kerja sama dengan pihak swasta untuk RS Surabaya Selatan, dia mengungkapkan masih dalam tahap pembahasan.
“Belum disepakati modelnya, apakah BOT (Build, Operate, Transfer) atau bentuk lainnya,” ucapnya.
Sorotan Baru: BRIDA Kantongi Anggaran Rp45 Miliar, DPRD Minta Penjelasan Efektivitas
Dalam kesempatan yang sama, Aning juga menyoroti alokasi anggaran besar untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Surabaya yang mulai beroperasi pada 2026.
Lembaga baru hasil pemisahan dari badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) tersebut mendapatkan anggaran mencapai Rp45 miliar. Namun, Aning menilai komposisi anggaran BRIDA belum proporsional.
“Dari Rp45 miliar itu, sekitar Rp32 miliar digunakan untuk gaji pegawai, sementara untuk kegiatan pemerintahan hanya Rp2,6 miliar. Kami mempertanyakan efektivitasnya,” tutur politikus dari Fraksi PKS itu.
Dia juga mengungkapkan masih banyak posisi di BRIDA yang kosong, termasuk tenaga fungsional dari kalangan akademisi.
“Kami minta penjelasan rinci, seperti apa kriteria pegawai, fungsinya, serta korelasi antara dana Rp32 miliar dengan output riset yang dihasilkan,” tegasnya.
Selain riset, BRIDA juga akan mengelola Kebun Raya Mangrove yang kini masuk dalam struktur lembaga tersebut.
“Anggarannya besar, tapi outputnya hanya satu program dengan dua kegiatan. Kami minta mereka memaparkan lagi efektivitas dan manfaatnya bagi warga Surabaya,” papar Aning.
DPRD Minta Pemkot Lebih Realistis
Aning menegaskan, Komisi C DPRD Surabaya mendorong pemkot untuk lebih realistis dalam penyusunan anggaran 2026. Menurut dia, setiap proyek pembangunan harus benar-benar menunjukkan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin anggaran besar justru terserap untuk belanja pegawai atau proyek yang belum siap. Surabaya harus fokus pada prioritas yang memberi dampak nyata, terutama di sektor kesehatan dan pelayanan publik,” tandasnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Layla Aini
Editor: Dwi Lindawati
