JEMBER, Tugujatim.id – DPRD Kabupaten Jember mendesak dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) untuk mempercepat penyelesaian persoalan disparitas akses digital yang melanda hampir dua puluh empat desa. Sejumlah desa di Kabupaten Jember tersebut diketahui masih mengalami ketiadaan jangkauan konektivitas digital atau berada dalam zona tanpa sinyal.
Sejumlah anggota legislatif berpandangan bahwa pada zaman serba digital seperti sekarang, konektivitas internet sudah menjadi keperluan primer, bukan semata untuk berinteraksi harian, melainkan juga mendukung pelayanan pemerintahan dan kegiatan warga.
Baca Juga: NJOP Kabupaten Naik, DPRD Jember Minta Pemerintah Kaji Ulang
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember Candra Ary Fianto, mengungkapkan bahwa situasi ini menimbulkan kesenjangan yang memerlukan perhatian serius dari dinas terkait.
“Situasi seperti ini sangat tidak berimbang, mengingat tersisa dua puluh empat kampung yang sampai saat ini masih terlewat dari jangkauan konektivitas digital,” ujar Candra, Selasa (25/11/2025).
Urgensi Pemerataan Sarana Prasarana Teknologi
Dia menegaskan urgensi pemerataan sarana prasarana teknologi informasi dan bahkan mengusulkan pemindahan pos anggaran untuk menyelesaikan masalah ini. Candra mengusulkan supaya dana dari aktivitas atau proyek yang dampaknya kurang terasa secara masif oleh masyarakat bisa dipindahkan untuk menunjang penanganan wilayah tanpa jangkauan tersebut.
“Kami pun memohon apabila dimungkinkan terdapat dana dari proyek atau aktivitas yang kurang memberikan dampak luas, untuk dipindahkan menangani wilayah tanpa jangkauan tersebut,” tegasnya.
Meski menyampaikan kritikan, Candra mengakui bahwa pemerintah setempat Jember telah berupaya aktif dengan menjalin komunikasi intensif bersama pihak-pihak di ibu kota negara untuk menemukan jalan keluar yang berkelanjutan.
“Berdasarkan keterangan dari dinas terkait juga terungkap bahwa jalan keluarnya dengan berkolaborasi bersama Telkomsel sebagai mitra pelaksana untuk menyelesaikan masalah wilayah tanpa jangkauan konektivitas digital itu,” jelasnya.
Walaupun solusi melalui kemitraan dengan perusahaan telekomunikasi telah diidentifikasi, kader partai banteng ini memohon supaya seluruh keperluan administratif dari Telkomsel, terutama berkaitan dengan dokumen permohonan, segera diproses dan didistribusikan ke dua puluh empat kampung tersebut.
Harapannya supaya permasalahan desa di Kabupaten Jember ini bisa segera teratasi dan warga dapat merasakan layanan konektivitas digital. Selain memusatkan perhatian pada sarana prasarana teknologi informasi, Candra Ary Fianto juga menyinggung rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 2026.
Dia mencermati bahwa mayoritas alokasi masih terpusat untuk kepentingan gaji pegawai. Di tengah kondisi dana transfer yang mengalami penurunan, hal ini menjadi persoalan besar bagi pemerintah setempat.
“Hal ini menjadi persoalan khusus ya, sebab di tengah menyusutnya dana transfer daerah. Kami mengharapkan instansi-instansi bisa mengoptimalkan dana yang tersedia untuk program-program utama,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
