SURABAYA, Tugujatim.id – Upaya pembenahan besar-besaran sektor parkir kembali digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dalam kurun 14 hari terakhir, sebanyak 112 jukir liar di Surabaya yang beroperasi di kawasan tempat usaha berhasil diamankan tim gabungan pemkot dan polrestabes.
Mayoritas dari jukir liar di Surabaya diketahui menarik tarif tanpa izin di area yang termasuk objek pajak parkir. Kondisi ini, menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, telah lama meresahkan pemilik usaha serta memicu ketidaksesuaian laporan pendapatan parkir.
“Sebanyak 112 jukir sudah diamankan. Kebanyakan beroperasi di area pajak parkir. Ini harus ditertibkan supaya tidak ada lagi selisih pendapat antara pemilik lahan dan pengelola,” kata Eri di Balai Kota, Jumat (12/12/2025).
Baca Juga: Ratusan Jukir di Jember Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis dari Bupati Gus Fawait
Eri menekankan bahwa persoalan utama perbedaan laporan pendapatan parkir dapat dihilangkan dengan penerapan One Gate System atau palang parkir otomatis.
“Kalau tidak pakai palang, pasti ada perbedaan. Jukir bilang dapat 10 kendaraan, pemilik usaha merasa 15. Satu-satunya jalan ya pakai palang,” jelas Eri.
Pemkot juga mendorong pemilik usaha aktif melapor apabila menemukan tarif parkir yang tidak sesuai atau jika jukir tidak menggunakan identitas resmi. Kondisi tersebut dinilai bisa menurunkan minat pelanggan karena dianggap tidak nyaman dan meresahkan.
Menuju Parkir Cashless 2026
Penertiban jukir liar di Surabaya ini bukan langkah terpisah, melainkan bagian dari agenda besar pemkot menuju sistem parkir non-tunai pada 2026. Eri menyebut penggunaan uang tunai selama ini menjadi celah terbesar ketidaktransparanan laporan.
“Kalau cashless, semuanya tercatat. Bisa pakai e-toll, QRIS, atau parkir berlangganan,” jelasnya.
Dalam tahap awal, pembayaran tunai tetap dibuka untuk mengetahui kebiasaan masyarakat. Dari sana, pemkot akan mengevaluasi sistem paling efektif dan mudah diterima warga.
Sebagai bentuk keterlibatan publik, pemkot berencana menggelar polling warga pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026. Polling akan memuat empat pilihan metode pembayaran parkir serta preferensi sistem yang diinginkan masyarakat.
“Saya ingin Surabaya dibangun berdasarkan suara warganya. Kita lihat nanti pilihan masyarakat soal sistem parkir yang paling cocok,” tutur Eri.
Dia menutup dengan ajakan agar seluruh pihak bersama-sama memperbaiki kualitas tata kelola kota.
“Tujuan kita satu: meninggalkan Surabaya yang lebih baik untuk anak cucu,” tandas Eri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Layla Aini
Editor: Dwi Lindawati
