JEMBER, Tugujatim.id – Pengosongan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember secara mendadak berpotensi mengganggu pelayanan. Karena itu, program perlindungan perempuan dan anak serta bagi kelompok rentan yang terancam lumpuh.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dr Oktavia Wahyu Trisnamurti menyatakan bahwa sampai Rabu, 7 Januari 2026, timnya masih kebingungan soal kantor pengganti pasca-reorganisasi yang memecah DP3AKB menjadi dua instansi berbeda.
Baca Juga: Gedung Kosong, Layanan Mandek: Mimpi Jember Bebas Pernikahan Anak Terancam Pupus
“Penggabungan organisasi sudah dilaksanakan di atas kertas. Namun fasilitas kantor belum tersedia. Situasi ini mempersulit kami dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” paparnya pada Rabu (07/01/2026).
Menurut dia, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan masuk ke Dinas Sosial Jember, sedangkan program kependudukan dan KB dialihkan ke Dinas Kesehatan Jember. Sayangnya, kedua instansi penerima itu belum menyediakan tempat kerja untuk menampung staf DP3AKB.
Dalam situasi yang belum jelas ini, justru terjadi pengungsian kantor lama secara mendadak. Padahal menurut dr Oktavia, mereka sudah mengusulkan izin pemakaian sementara gedung lama supaya aktivitas pelayanan tidak terganggu selama menanti kesiapan kantor definitif.
“Kami tidak berkeberatan untuk pindah. Yang kami harapkan adalah periode peralihan yang jelas. Saat ini kami berada dalam ketidakpastian total,” ungkapnya.
Tidak kurang dari 57 pegawai DP3AKB, termasuk satu unit pelaksana teknis daerah (UPTD), merasakan dampak langsung. Ketiadaan lokasi kerja yang pasti dikhawatirkan akan melumpuhkan layanan pengaduan, pendampingan korban tindak kekerasan, serta berbagai program pemberdayaan perempuan yang selama ini aktif berjalan.
“Tanpa lokasi yang jelas, pasti layanan akan terhambat. Ini berkaitan dengan kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan perlindungan,” tegasnya.
Kritik tajam juga dilontarkan Fasilitator Daerah Pengarusutamaan Gender (Fasda PUG) Jember Saras Dumasari. Dia mengecam pengungsian gedung yang berlangsung tanpa jaminan keberlangsungan layanan.
“Ini bukan sekadar mengecewakan, tetapi kami merasa ada pengingkaran janji. Sebab ketika membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sampai pengesahan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja 2025, pihak pemerintah daerah berjanji bahwa meskipun ada penggabungan organisasi, layanan untuk perempuan dan anak tetap terjamin, baik dari aspek pelayanan maupun lokasi fisiknya,” kata Saras.
Baca Juga: Jumlah Pernikahan di Tuban Menurun, Angka Pernikahan Dini Belum Ditekan
Menurut Saras, pemberitahuan pengungsian gedung yang diterima pada sore hari 6 Januari 2026 sangat mengejutkan karena tidak disertai informasi konkret tentang lokasi alternatif maupun jaminan keberlanjutan program.
“Terdapat layanan vital yang seharusnya menjadi benteng terakhir kehadiran negara bagi rakyatnya, yakni layanan DISKA. Ini merupakan layanan pemeriksaan awal untuk perempuan yang mengalami kekerasan, kehamilan di luar rencana, sampai anak yang tidak bersekolah lagi,” jelasnya.
Saras menekankan, keberadaan layanan semacam ini sangat vital, apalagi jika Pemkab Jember sungguh-sungguh ingin mencapai target nihil pernikahan anak.
“Persoalan ini bukan hanya tentang bangunan fisik. Yang terpenting adalah kepastian bahwa layanan dan tenaga pengelolanya benar-benar dapat beroperasi dengan komitmen yang kuat,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
