BOJONEGORO, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membidik 4.310 KK keluar dari garis miskin guna menekan Angka Kemiskinan 0,94 Persen di 2026.
Sasaran target Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro penurunan angka kemiskinan sebesar 0,94 persen, setara dengan 4.310 kepala keluarga atau 11.854 jiwa. Jika tercapai, tingkat kemiskinan Bojonegoro diproyeksikan berada di angka 10,55 persen.
Target tersebut bukan disusun di atas asumsi semata. Pemkab Bojonegoro menyiapkan strategi berbasis data untuk memastikan setiap intervensi benar-benar menyasar kelompok yang tepat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menjelaskan bahwa hingga 2025 angka kemiskinan Bojonegoro masih berada di level 11,49 persen atau sekitar 144.900 jiwa. Dengan target penurunan tahun depan, jumlah penduduk miskin diharapkan dapat ditekan menjadi 133.046 jiwa.
“Penurunan ini kami dorong melalui perbaikan data dan sinergi program lintas sektor, bukan sekadar bantuan sesaat,” kata Agus, Jumat (30/01/2026).
Fondasi utama kebijakan tersebut bertumpu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data ini menjadi rujukan utama seluruh program penanggulangan kemiskinan di Bojonegoro, karena memotret kondisi sosial ekonomi warga secara lebih detail dan mutakhir.
DTSEN sendiri merupakan hasil pemadanan dari sejumlah basis data nasional, mulai DTKS, P3KE, hingga REGSOSEK. Integrasi ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki satu rujukan data yang sama dalam merancang kebijakan.
“Dengan satu data yang sama, program pusat dan daerah bisa berjalan searah dan saling menguatkan,” ujarnya.
Untuk memastikan data tetap akurat, Pemkab Bojonegoro mempercepat pemutakhiran DTSEN dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro. Proses ini diawali dengan pelatihan dan pendampingan bagi petugas pendataan sebelum turun langsung ke lapangan.
Pemutakhiran dilakukan di 430 desa dan kelurahan, dengan rentang waktu pelaksanaan mulai 14 Januari hingga 16 Februari 2026. Ribuan petugas dikerahkan dalam kegiatan ini, terdiri dari 28 camat sebagai koordinator kecamatan, 430 koordinator desa/kelurahan, serta 2.580 petugas pencacah lapangan.
Di lapangan, petugas tidak hanya mencatat, tetapi juga mendokumentasikan kondisi riil sosial ekonomi masyarakat. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan metode statistik agar menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Dari data, kita tentukan program, lalu program diarahkan untuk benar-benar mengurangi kemiskinan,” tegas Agus.
Pemkab Bojonegoro menilai, keberhasilan menekan kemiskinan tidak bisa dibebankan pada satu organisasi perangkat daerah saja. Seluruh dinas dan badan didorong terlibat melalui berbagai skema, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga program peningkatan kesejahteraan sosial.
“Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Semua OPD harus bergerak dengan tujuan yang sama,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
