SURABAYA, Tugujatim.id – Para Menteri seperti Menko Pangan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyelenggaraan Program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat implementasi sekaligus menjaga kualitas layanan bagi penerima manfaat dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta satuan tugas (Satgas) MBG di seluruh Jawa Timur, Kamis, (19/2/2026).
Dalam Rakor itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa implementasi Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG terus dipacu sejak ditetapkan Presiden pada 17 November 2025.
Pemerintah Pusat, kata dia, telah berulang kali menggelar rapat untuk memastikan program berjalan sesuai target nasional.
Dengan target nasional MBG mencakup sekitar 82,9 juta penerima manfaat di 38 provinsi dengan dukungan puluhan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Hingga pertengahan Februari 2026, ribuan SPPG telah beroperasi dan puluhan juta penerima manfaat sudah terlayani.
“Dari sisi keamanan juga sudah terdapat ribuan SPPG yang memiliki standar kesehatan. Ini penting karena Keppres dan regulasi yang ada memandatkan keterlibatan tim koordinasi nasional,” ujarnya.
Ia menekankan beberapa fokus utama pelaksanaan program, mulai dari penjaminan keamanan dan mutu pangan, standar gizi, penanganan sisa makanan dan limbah kemasan, hingga pemanfaatan bahan baku pangan lokal. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan juga diminta terus diperkuat.
Khusus Jawa Timur, Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian sertifikasi laik higienis sanitasi (SLHS) yang sudah mencapai 50,6 persen SPPG, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang sekitar 32 persen. “Boleh tepuk tangan untuk Jawa Timur,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran BUMDes dalam menjamin pasokan bahan baku bagi SPPG. Menurutnya, meningkatnya kebutuhan pangan berpotensi menimbulkan kelangkaan jika tidak diantisipasi bersama.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menko Pangan yang turun langsung bertemu kepala daerah dan satgas.
Ia menjelaskan bahwa struktur Satgas MBG di Jatim melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepala dinas kesehatan, sekretaris daerah, hingga para asisten di kabupaten/kota.
“Kita mensyukuri bahwa Jawa Timur capaian SLHS-nya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kemudian jumlah SPPG operasionalnya juga tinggi, tetapi yang kita utamakan hari ini tentu adalah menjaga kualitas,” ujar Emil.
Menurutnya, SLHS menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan makanan yang diterima peserta didik benar-benar aman dan bergizi. Pemerintah daerah juga terus belajar dari berbagai kasus sebelumnya untuk memperkuat sistem pengawasan.
Emil mengungkapkan, berdasarkan data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN), jumlah SPPG operasional di Jawa Timur telah mencapai 3.269 unit. Dengan jumlah tersebut, penerima manfaat program MBG di Jawa Timur diperkirakan mencapai sekitar 8,39 juta orang. “Angka ini menunjukkan Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan implementasi MBG paling masif di Indonesia,” terang Emil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: M.Khaesar (kontributor)
Editor: Darmadi Sasongko
