SURABAYA, Tugujatim.id – DPRD Jatim menggelar sidang paripurna mengagendakan penyampaian pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jawa Timur senilai Rp300 miliar. Dalam paripurna itu, ada sejumlah catatan dari fraksi, terutama terkait tata kelola, kinerja penjaminan, hingga perluasan segmen pembiayaan.
Salah satunya Fraksi PDI Perjuangan Ristu Nugroho menilai penyertaan modal daerah ini harus benar-benar berpihak pada rakyat kecil, khususnya wong cilik, pelaku UMKM, dan masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses permodalan formal.
Baca Juga: DPRD Jatim Temukan Kasus Stunting di Surabaya, Dorong Perkuat Skrining Kesehatan Ibu dan Anak
“Sehingga kebijakan ini harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat yang paling membutuhkan, sejalan dengan prinsip perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” jelasnya, Senin (23/02/2026).
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan, penguatan modal PT Jamkrida diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan kredit bagi pelaku usaha. Menurut dia, aspek gearing ratio menjadi perhatian penting agar lembaga penjamin memiliki kecukupan modal dalam menjalankan fungsi penjaminan.
“Gearing ratio artinya dari modal yang ditempatkan itu tidak bisa menjamin tanpa memiliki modal yang mencukupi. Maka dalam upaya kami agar pajak masyarakat bisa seluas-luasnya menggerakkan ekonomi rakyat dan komplementer terhadap program pusat, Jamkrida ini ingin didorong,” ujarnya usai rapat.
Fraksi Sorot Porsi Penjaminan Segmen Multiguna
Meski demikian, Emil menekankan bahwa tambahan penyertaan modal harus diiringi tata kelola yang kuat. Dia menyebut berbagai pertanyaan dari DPRD Jatim mulai dari landasan kinerja, optimalisasi laba ditahan, hingga kapasitas penjaminan merupakan bagian dari proses yang konstruktif.
“Pertanyaan-pertanyaan dari DPRD Jatim terkait landasan kinerja, optimalisasi laba ditahan sebagai upaya memperkuat penjaminan, kapasitas penjaminan harus dijawab semua. Saya rasa ini proses yang sangat konstruktif agar keputusan akhir nanti benar-benar matang dan sesuai tata kelola terbaik,” katanya.
Dalam pembahasan, salah satu fraksi juga menyoroti porsi penjaminan untuk segmen multiguna. Emil menilai isu tersebut penting karena berkaitan dengan perluasan dampak ekonomi.
Dia menjelaskan bahwa pembiayaan multiguna tidak selalu berdampak negatif, sebab segmen ini juga dapat menggerakkan ekonomi daerah, terutama bagi masyarakat kelas menengah.
“Multiguna tidak selamanya buruk, karena multiguna ini juga menggerakkan perekonomian. Masyarakat kami harapkan, meskipun debiturnya dari kelas menengah, tetapi sasaran belanjanya untuk menggerakkan perekonomian daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Jatim tetap menempatkan UMKM sebagai prioritas utama. Emil mengungkapkan bahwa saat ini penjaminan telah menyasar lebih dari 100 ribu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan target jangka panjang mencapai 1 juta UMKM.
Baca Juga: Dam di Jember Senilai Miliaran Rupiah Hancur sebelum Diresmikan, DPRD Jatim Turun Tangan
Karena itu, dia menilai masukan DPRD Jatim terkait keseimbangan antara segmen UMKM dan multiguna perlu menjadi refleksi serius dalam perumusan kebijakan.
“Saya rasa catatan terkait multiguna dan UMKM ini perlu menjadi refleksi dan pertimbangan serius yang harus kami jawab,” katanya.
Emil menambahkan, pembahasan raperda masih akan berlanjut melalui tahapan berikutnya di DPRD Jatim. Pemerintah provinsi berharap keputusan final nantinya benar-benar memperkuat peran PT Jamkrida sebagai instrumen penjaminan yang sehat, akuntabel, dan berdampak luas bagi perekonomian daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Khaesar
Editor: Dwi Lindawati
