Oleh: Miftahur Rahman
Tugujatim.id – Diskusi mengenai masa depan Indonesia sering kali terjebak pada angka-angka makro yang abstrak. Namun, menyongsong 2026, sebuah angka konkret menyeruak ke permukaan: Rp268 triliun. Angka fantastis ini dialokasikan untuk satu tujuan yang sangat mendasar, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Malang Raya, yang dikenal sebagai barometer pendidikan dan lumbung pangan Jawa Timur, kebijakan ini tentu memicu percikan diskusi hangat di warung kopi hingga ruang akademisi.
Secara filosofis, program ini adalah upaya “menjemput” Indonesia Emas 2045 melalui perbaikan gizi. Namun, secara teknis dan fiskal, ia adalah tantangan raksasa yang menuntut ketelitian tingkat tinggi.
Baca Juga: Menu MBG Tuai Keluhan, DPRD Kota Malang Tegas Dorong BGN Tutup SPPG Langgar Aturan
Investasi di Atas Piring: Mengapa Kita Butuh MBG?
Pihak yang pro terhadap kebijakan ini melihat program Makan Bergizi Gratis sebagai game changer bagi kualitas sumber daya manusia (SDM). Selama puluhan tahun, masalah stunting dan gizi buruk menjadi kerikil dalam sepatu pembangunan kita. Anak-anak dari keluarga prasejahtera sering kali berangkat sekolah dengan perut kosong atau hanya terisi karbohidrat berlebih tanpa protein yang cukup.
Dengan intervensi gizi di sekolah, pemerintah sebenarnya sedang melakukan investasi jangka panjang. Anak yang cukup gizi akan memiliki daya konsentrasi lebih tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan standar capaian pendidikan kita.
Secara ekonomi, jika dikelola dengan semangat “belanja lokal”, program ini bisa menjadi mesin penggerak UMKM. Bayangkan jika ribuan sekolah di Malang Raya menyerap telur dari peternak di Blitar atau sayur-mayur dari petani di Kota Batu secara rutin. Ini adalah stimulus ekonomi riil bagi rakyat kecil.
Alarm Fiskal: Benarkah Anggaran Ini Berkelanjutan?
Namun, narasi optimis tersebut dihantam oleh kekhawatiran mengenai kesehatan anggaran Rp268 triliun bukanlah nilai yang sedikit. Kritik utama tertuju pada keberlanjutan fiskal. Dalam postur APBN yang masih harus menanggung beban utang dan pembangunan infrastruktur strategis lainnya, penambahan beban sebesar ini dikhawatirkan akan memperlebar defisit.
Ada ketakutan bahwa kebijakan ini bersifat populis semata. Tanpa pengawasan yang ketat, anggaran sebesar itu rawan menjadi sasaran empuk kebocoran atau korupsi di tingkat teknis. Selain itu, masalah logistik di negara kepulauan seperti Indonesia jauh lebih rumit daripada sekadar memesan katering. Menjaga kualitas makanan agar tetap segar dan bergizi sampai ke tangan siswa di pelosok desa memerlukan sistem rantai pasok yang luar biasa solid.
Baca Juga: Laporan Menu Harian hingga CCTV, Pemkab Jember Perketat Pengawasan MBG
Catatan untuk Eksekusi: Transparansi Adalah Harga Mati
Sebagai masyarakat, kita berada di posisi yang harus tetap kritis namun suportif terhadap niat baik. Kunci keberhasilan program MBG tahun 2026 bukan terletak pada seberapa banyak uang yang digelontorkan, melainkan pada seberapa transparan uang itu dikelola.
Digitalisasi pengadaan dan keterlibatan aktif dewan sekolah serta wali murid dalam mengawasi menu harian menjadi hal yang tak bisa ditawar. Kita tidak ingin mendengar cerita tentang anggaran triliunan namun yang sampai ke meja siswa hanyalah nasi dingin dengan lauk seadanya.
Program Makan Bergizi Gratis adalah sebuah pertaruhan besar bagi masa depan bangsa. Jika berhasil, kita akan melihat generasi 2045 yang tangguh dan cerdas. Namun jika gagal karena manajemen yang buruk, kita hanya akan mewariskan tumpukan utang tanpa hasil nyata bagi kualitas manusia Indonesia. Di tahun 2026 nanti, mata seluruh rakyat akan tertuju pada piring-piring di sekolah anak-anak kita. Semoga, isi piring itu benar-benar menjadi gizi bagi kemajuan, bukan sekadar komoditas politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Dwi Lindawati
