JEMBER, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan Pemkab Jember dilakukan melalui pelaporan menu harian dari dapur dan sekolah hingga pemasangan CCTV terintegrasi di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penguatan pengawasan MBG Jember tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG yang dipimpin Bupati Gus Fawait secara daring dari Makkah, Minggu (02/03/2026). Rakor diikuti pengelola SPPG se-Kabupaten Jember.
Baca Juga: Wali Kota Panggil SPPG di Malang Pasca Temuan Belatung di Menu MBG, Terancam Kena Sanksi
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sekaligus Ketua Satgas MBG Akhmad Helmi Luqman mengatakan, program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan generasi masa depan.
“Bahwa cita-cita besar dari presiden, harapannya menciptakan generasi-generasi cerdas, generasi emas untuk anak-anak kita dan juga harapannya nanti pemerintah memberikan layanan yang baik terhadap anak-anak generasi penerus kita,” ujarnya.
Dia menegaskan layanan dapur SPPG harus dijalankan secara optimal sesuai anggaran yang telah ditentukan.
“Ada ketegasan dari Gus Bupati bahwa tolong layani dengan baik dan tolong optimalkan. Kalau memang Rp10 ribu ya Rp10 ribu, sesuaikan dengan apa yang harus dibelanjakan. Kalau memang menu Rp8 ribu yang kecil juga harus sesuai. Kemudian kualitas layanan, kualitas masakan SPPG ini harus tetap bertahan bahkan ditingkatkan sesuai dengan harga yang ditentukan,” tambah dia.
Pemkab Temukan Dapur SPPG Belum Penuhi Syarat
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, Pemkab Jember masih menemukan sejumlah dapur SPPG yang belum memenuhi persyaratan perizinan maupun standar kelayakan.
“Jadi ada beberapa yang masih belum punya SLHS untuk bisa pengajuan izin, amdal juga, dan kualitas juga. Jadi ada control quality di masing-masing SPPG sehingga saat diserahkan bisa dalam keadaan baik, kemudian layak untuk dikonsumsi, bergizi untuk anak-anak kita,” ungkapnya.
Dari hasil pendataan, sekitar 50 dapur SPPG belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah daerah bersama dinas kesehatan kini mempercepat pemenuhan syarat tersebut.
“Kemarin ada sekitar 50-an SPPG yang belum terurus SLHS, harus segera diurus semua. Nanti dinkes juga maraton menyelesaikan ini, bahkan salah satu SPPG ada yang sampai tiga kali mengajukan, memperbaiki lagi bahkan sampai pindah titik sumur karena kualitas airnya yang kurang higienis,” terangnya.
Pengawasan mutu makanan juga dilakukan melalui kewajiban penyimpanan sampel makanan di setiap dapur SPPG.
“Wajib ada sampling, meskipun itu makanan basah atau kering. Ada beberapa temuan kita beberapa SPPG tidak menaruh sampel dua hari sebelumnya, padahal harus tetap ada bahkan meski itu makanan kering, karena itu bukti bahwa itu sama dengan yang dikirim,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Jember Gus Fawait menekankan pentingnya soliditas satgas dan SPPG dalam memastikan distribusi makanan dan pemenuhan gizi berjalan maksimal.
Menurut dia, program MBG bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi menjadi fondasi strategis untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Minta Pemkot Kumpulkan SPPG Usai Temuan Belatung di Menu MBG
“Pembangunan kualitas anak-anak hari ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang menentukan posisi Indonesia dalam percaturan global,” tutur Gus Fawait.
Selain itu, program MBG juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi bagi daerah. Diperkirakan sekitar 270 dapur SPPG akan beroperasi di Jember dengan potensi membuka hingga 15 ribu lapangan pekerjaan.
“Kehadiran dapur-dapur SPPG akan mendorong perputaran ekonomi,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar tidak ada pengurangan anggaran menu bagi siswa.
“Ini tidak boleh dikurangi sedikit pun. Integritas, menjadi kunci keberlanjutan program. Jangan sampai ada dapur yang harus disuspensi karena kelalaian atau pelanggaran,” tutupnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Feni Yusnia
Editor: Dwi Lindawati
