MALANG, Tugujatim.id – Dunia sedang dibuat waswas dengan ketegangan geopolitik akibat konflik AS-Iran yang berujung pada ancaman pemutusan jalur minyak, Selat Hormuz. Kondisi ini berdampak pada Indonesia yang tengah menghadapi tekanan besar dalam menjaga stabilitas harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dalam negeri.
Menurut data kementrian, 50% hingga lebih BBM di Indonesia digunakan untuk kegiatan transportasi. Sisanya, untuk kegiatan lain, seperti energi, industri, dan lain-lain.
Dari sisi produksi, Indonesia membutuhkan sekitar 1,5 juta barel BBM per harinya. Namun, Indonesia hanya sanggup menghasilkan BBM separuhnya.
Maka dari itu, kondisi geopolitik yang memanas dan ancaman penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalan untuk mendapatkan tambahan BBM pasti akan memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia.
Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang (UM), Magistyo Purboyo Priambodo, S.E., M.E., mengatakan kondisi politik yang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini dipastikan negara akan melakukan penyesuaian.
Kondisi ini sudah terjadi di beberapa negara di ASEAN yang sudah mulai menyesuaikan harga BBM karena ancaman pasokan.
“Ini kan seperti di perdagangan, kalau barangnya banyak harganya semakin murah, tapi kalau barangnya sedikit, harganya akan tambah mahal,” katanya dalam wawancara dengan Tugujatim.id pada Senin (6/4).
Indonesia sendiri, penyesuaian harga BBM masih belum berlaku, terutama BBM subsidi, karena cadangan minyak masih tersedia.
Menurut analisisnya, dalam kondisi ini, Indonesia dihadapkan pada trade-off fiscal-energy. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk mengambil salah satu kebijakan yang akan memberikan dampak paling positif kepada negara, antara menaikkan harga BBM dan memberikan beban fiskal kepada negara.
“Di sini, ada istilah itu trade-off fiscal energy. Jadi, ini adalah istilah terkait dengan kira-kira kebijakan kita mau mengambil yang mana minyaknya disesuaikan dengan harga dunia yang akan cenderung lebih mahal. Di sisi lain, harganya akan dibuat tetap stabil, tetapi memang akan membebani fiskal,” jelasnya.
Jika pemerintah menyesuaikan harga BBM dengan harga dunia yang cenderung lebih mahal, maka dampaknya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Harga barang yang lebih mahal akan memengaruhi daya beli masyarakat yang makin menurun. Alhasil, ekonomi akan mengalami kelesuan.
“Kalau tiba-tiba langsung penyesuaian, harga dinaikkan. Nah, nanti ekonomi bisa langsung mengalami kelesuan,” ujarnya.
Pemerintah punya pilihan lainnya, yaitu dengan tidak menaikkan harga BBM, sehingga roda ekonomi Indonesia masih bisa terus berjalan. Konsekuensinya, hal ini akan menjadi beban fiskal bagi anggaran negara yang, mungkin, awalnya subsidinya Rp5.000 menjadi Rp6.000-Rp7.000.
Sampai saat ini, keputusan pemerintah masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga harga BBM masih tetap.
“Tetapi pemerintah, kita lihat, sepertinya masih ingin menjaga aktivitas ekonomi di masyarakat,” ucapnya.
Dampak di Kebutuhan Lain
Selain kenaikan harga BBM, masyarakat juga dihebohkan dengan harga plastik yang ikut naik. Sumber penyebab harga plastik ini juga kemungkinan berasal dari bahan plastik tersebut yang terbuat dari bahan bakar minyak ataupun proses logistik yang membutuhkan bahan bakar minyak.
Dari pandangan ekonomi, ia menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan kebutuhan lainnya akan ikut naik, terutama barang-barang yang membutuhkan ekspedisi dan belanja online.
“Karena kan memang kenaikan harga secara umum atau bahasanya itu inflasi pasti akan terjadi di tiap tahun. Cuma, ya memang persentase kenaikan itu sangat bergantung pada berbagai macam faktor, salah satunya adalah memang sumber daya energi ini,” paparnya.
Imbauan Pemerintah untuk Hemat BBM
Pemerintah sudah memberikan beberapa imbauan kepada masyarakat mengenai kondisi ini, seperti anjuran WFH bagi pekerja, berangkat ke tempat kerja menggunakan sepeda, mematikan kompor jika sudah selesai memasak, dll.
Namun, menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan efek beruntunnya. Dengan anjuran WFH ini, bagaimana masyarakat tidak malah menggunakannya untuk berlibur atau bekerja di cafe yang menggunakan kendaraan pribadi yang lebih banyak.
“Jadi, memang itu imbauan secara jangka pendek. Kita harus melihat secara jangka panjang. Karena kadangkala kebijakan yang kita terapkan itu tidak sesuai ekspektasi, itu banyak sekali terjadi,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa hal ini hanya sekadar imbauan dan pemerintah mengode masyarakat untuk berhemat. Hal ini dilakukan karena kemungkinan pemerintah sudah punya perkiraan berapa stok BBM dan akan habis dalam jangka waktu berapa.
Jika masyarakat langsung diinfokan kondisi BBM saat ini, kemungkinan masyarakat akan panik, harga akan naik, dan akhirnya makin kacau.
“Intinya kita dikode oleh pemerintah, hemat dulu supaya nanti kita selamat,” katanya lebih lanjut.
Dalam memberikan imbauan atau kebijakan, pemerintah akan melihat multiple effect atau efek pengganda. Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, APBN akan terbebani, sehingga pemerintah akan mencari alternatif lain.
Contohnya, program MBG yang memiliki banyak anggaran tidak bisa diganggu gugat karena merupakan program prioritas, maka pemerintah memberlakukan kebijakan lain, seperti anjuran WFH, agar pasokan BBM tetap terjaga dan ekonomi Indonesia tetap bisa berjalan.
“Program kayak MBG yang menyedot banyak anggaran ini program prioritas, nggak bisa diapakan lah. Otomatis mereka akan mencari alternatif lain, kebijakan pemberlakuan WFH. Supaya apa? Menghemat BBM, menjaga pasokan,” terangnya.
Saatnya Indonesia Mempunyai Energi Terbarukan
Menghadapi kondisi BBM yang makin terancam keberadaannya, beberapa orang mulai berpikir untuk beralih ke kendaraan listrik. Namun, kendaraan listrik sebenarnya adalah solusi yang kurang tepat jika energi kendaraan tersebut masih bersumber dari bahan bakar fosil.
Bukannya berhemat, malah mengonsumsi bahan bakar lebih banyak karena butuh energi listrik yang lebih besar untuk kendaraan listrik.
“Dari beberapa kajian, sebenarnya kampanye kendaraan listrik ini sebenarnya adalah sesuatu yang sia-sia dalam tanda petik. Memang itu tadi, ini akan bisa menjadi solusi ketika memang energi baru terbarukan yang nanti digunakan untuk mengisi energi dari kendaraan listrik,” tuturnya.
Bercermin pada negara maju, PLN dapat mengembangkan energi listrik dari bahan bakar fosil ke bahan bakar energi baru terbarukan, seperti angin, ombak, dan geotermal. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain sebagai penyuplai BBM untuk Indonesia.
“Makanya memang banyak sekali inovasi terkait dengan energi baru terbarukan, transisi energi yang dicanangkan oleh pemerintah, itu harapannya nanti semua orang bisa mendukung itu,” tegasnya.
Dampak yang terjadi jika Indonesia tidak segera membuat energi baru terbarukan adalah Indonesia menjadi negara yang tidak berdaulat. Negara yang tidak berdaulat adalah negara yang sangat bergantung pada faktor luar, sehingga jalan suatu negara tidak ditentukan oleh negara itu sendiri.
“Sebenarnya kita lihat, banyak negara-negara maju itu sudah mulai cari alternatif. Kenapa? Jangan sampai tergantung. Kalau sampai tergantung, kita nanti, bahasa ekonomi atau bahasa politiknya, nggak berdaulat,” tambahnya.
Pemerintah Masih Belum Optimal
Dalam menghadapi problematika BBM di Indonesia ini, menurutnya, pemerintah masih belum optimal dalam memberikan solusi. Jika melihat berbagai program pemerintah yang ada, ada program-program tertentu yang tidak terlalu prioritas namun dijadikan prioritas.
Padahal, di sisi lain, ada sektor sumber daya energi yang lebih patut dijadikan prioritas karena berhubungan dengan keberlangsungan ekonomi di seluruh Indonesia.
“Terkait dengan sumber daya energi ini, menurut saya memang ini harus menjadi prioritas. Ini kan bisa dikatakan darahnya perekonomian. Kalau ini tidak diperhatikan, otomatis nanti perekonomian akan mengalami kekacauan,” sebutnya.
Hal yang bisa dilakukan pemerintah sekarang adalah mengevaluasi program yang sudah berjalan, terutama yang banyak menghabiskan anggaran negara. Jika tidak segera dievaluasi, maka dalam istilah ekonomi makro ada yang namanya “lag” yang didasarkan pada dua faktor: waktu dan penerapan kebijakan.
LagI ekonomi berdasarkan waktu merupakan situasi saat seseorang tidak mengetahui kondisi, sehingga lambat memberikan respons. Sedangkan lag ekonomi berdasarkan penerapan kebijakan adalah kondisi di mana seseorang sudah mengetahui kondisinya, namun lambat menerapkan kebijakan.
“Padahal kalau orang jatuh, kan harus segera disembuhkan lukanya. Tidak malah dianalisis, kira-kira lukanya seperti ini, harusnya ini. Lambat, selak semaput orangnya,” jelasnya sambil bergurau.
Menurutnya, dari kebijakan-kebijakan yang sudah pemerintah rilis, masih ada beberapa opsi lain yang memiliki dampak yang lebih efektif. Maka dari itu, kebijakan pemerintah dengan solusi yang lebih efektif sangat diharapkan pada kondisi seperti sekarang ini.
“Kenapa kalau kebijakannya mulai diarahkan ke harus hemat, harus jalan kaki, kenapa tidak yang lain yang lebih, dampaknya lebih luas. Tetapi memang saya yakin, pemerintah itu pasti punya cara yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat,” tandasnya.
Dampak Jangka Panjang
Jika problem ini terjadi terus-menerus dan pemerintah tidak mengoptimalkan kebijakan-kebijakannya, maka akan menimbulkan banyak dampak jangka panjang yang saling berkaitan.
Berkaitan dengan masalah BBM ini, pemerintah harus segera merespons problem ini. Jika pemerintah tidak segera melakukan tindakan yang efektif mengenai hal ini, target ekonomi tidak akan tercapai, seperti pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi, komoditas, good governance, dll.
“Jadi, negara kita itu punya yang namanya target-target ekonomi. Ketika ini terjadi terus-menerus dan kita tidak segera mengantisipasi, berarti target-target ekonominya tidak akan tercapai,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan Indonesia emas pada tahun 2045, di mana Indonesia memiliki banyak generasi muda yang produktif, sehingga dapat meningkatkan ekonomi. Namun, hal ini juga tidak akan tercapai jika problem BBM ini tidak diantisipasi dengan baik.
“Kalau tidak segera diantisipasi, nanti bisa jadi Indonesia cemas. Cemasnya karena ketika terjadi perubahan-perubahan yang muncul ini tidak segera ditangani, malah terjadi yang namanya perlambatan ekonomi,” tambahnya.
Jika Indonesia mengalami perlambatan ekonomi terus-menerus, maka akan muncul resesi. Resesi sendiri adalah kondisi di mana output dari perekonomian tidak maksimal. Pendapatan masyarakat menurun, banyak PHK, dan barang yang dihasilkan perusahaan tidak laku.
“Semakin banyak orang produktif, penghasilannya tambah banyak, konsumsinya akan naik, permintaan juga akan naik, diimbangi dengan penawaran barang, ekonominya bisa bergerak tumbuh. Tapi kalau resesi, kebalikannya,” jelasnya.
Jika resesi terjadi terus-menerus, Indonesia akan mengalami depresi, kondisi yang sangat dihindari oleh suatu negara. Depresi merupakan suatu kondisi di mana kondisi ekonomi suatu negara menurun secara drastis dalam jangka panjang.
Jika kondisi ini terjadi, itu menandakan bahwa Indonesia sudah jauh dari titik sebagai masyarakat yang sejahtera.
“Depresi ekonomi itu efeknya sangat mengerikan. Nanti, produk-produk yang dihasilkan tidak muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia. Padahal kebutuhan manusia ketika dipenuhi, itu adalah konsep dari kesejahteraan,” paparnya
Dampak yang lebih parah adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hilangnya kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk tidak membayar pajak, sehingga menimbulkan inflasi yang cukup tinggi.
“Hal itu kan yang tidak diinginkan. Padahal kan cita-citanya negara ini kan sila kelima: ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.’ Itu tidak bisa tercapai kalau ini terjadi secara terus-menerus,” tegasnya.
Harapan dan Pesan untuk Masyarakat
Menanggapi masalah ini, ia berharap segera terjadi perdamaian bagi pihak-pihak yang tengah berkonflik. Dengan begitu, kita dapat lebih mengoptimalkan energi yang kita miliki untuk berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap agar terjadi perdamaian, karena kalau terjadi konflik itu kan sebenarnya banyak sumber daya ataupun energi yang habis hanya untuk memenangkan sesuatu di mana kemenangan itu belum tentu berdampak secara baik bagi kita semua,” harapnya.
Ia juga memberikan pesan kepada masyarakat dalam menghadapi kondisi saat ini. Ia berpesan kepada seluruh masyarakat untuk dapat bergerak bersama menjalankan imbauan pemerintah.
Untuk mencapai suatu tujuan, semua elemen harus bisa bergerak bersama, masyarakat yang ikut menjalankan kebijakan pemerintah dan pemerintah yang selalu berusaha memberikan solusi terbaik.
“Pesan saya ya kita bisa saling bergandengan tangan karena yang terpenting itu kita saling mendukung, baik itu masyarakat, pemerintah, ataupun semua elemen bangsa, supaya kita sebagai bangsa Indonesia ini jangan sampai tidak bisa menjalankan cita-cita bangsa ini sendiri,” pesannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Penulis: Azmi Azaria Fidaroini
Editor: Darmadi Sasongko
