TUBAN, Tugujatim.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku sejak Sabtu (18/04/2026) mulai berdampak pada operasional di lingkungan pemerintahan, termasuk penggunaan kendaraan dinas di Kabupaten Tuban.
Sejumlah jenis BBM non-subsidi mengalami lonjakan harga cukup signifikan. Pertamax Turbo kini dibanderol Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.900. Sementara Dexlite naik menjadi Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex mencapai Rp23.900 per liter.
Baca Juga: 5 Mobil Hemat Jadi Pilihan Cerdas Pengemudi Indonesia di Tengah Krisis BBM
Kondisi ini turut menjadi perhatian Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban, terutama terkait kendaraan dinas yang menggunakan BBM jenis tersebut.
Sekretaris DPRD Kabupaten Tuban Sri Hidajati mengatakan, pihaknya mulai mengambil langkah efisiensi sebagai respons awal atas kenaikan harga.
“Sementara yang kami lakukan meminimalisasi penggunaan kendaraan yang memakai BBM jenis tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Pemkab Dorong Efisiensi di Lingkup ASN
Menurut dia, langkah ini bersifat sementara sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah daerah terkait kebijakan yang akan diterapkan secara menyeluruh.
“Sambil menunggu arahan lebih lanjut,” imbuh perempuan yang akrab disapa Cicik tersebut.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tuban juga mulai mendorong kebijakan efisiensi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Salah satunya melalui imbauan penggunaan moda transportasi alternatif seperti sepeda maupun kendaraan listrik.
“Kalau untuk yang SE dari pemkab, penggunaan sepeda maupun kendaraan listrik. Masing-masing ASN menyesuaikan sesuai dengan juknis dan kondisi masing-masing,” jelasnya.
Baca Juga: 75 Persen ASN Kota Blitar WFH di Hari Pertama, Diklaim Hemat BBM 1-2 Liter
Selain itu, sebagai langkah sementara, pemerintah daerah juga mulai menerapkan skema efisiensi lain, seperti penggunaan sepeda untuk mobilitas jarak dekat serta penerapan work from home (WFH) pada kondisi tertentu.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan penggunaan BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi, sekaligus menjaga stabilitas anggaran operasional di lingkungan pemerintahan.
Kenaikan harga BBM non-subsidi sendiri dinilai berpotensi memengaruhi berbagai sektor, terutama yang bergantung pada mobilitas kendaraan. Tidak hanya instansi pemerintah, dampak serupa juga dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
