Oleh: Abdur Rahim**
Tugujatim.id – Kepemimpinan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sedang berada di persimpangan yang tidak mudah. Ketegangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah beberapa waktu lalu menjadi catatan penting. Pemecatan sejumlah pengurus, tak terkecuali Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum meninggalkan bekas yang masih terasa sampai sekarang. Sesuatu yang nyaris tak pernah terjadi dalam sejarah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU).
Bagi banyak warga Nahdliyin, peristiwa itu bukan sekadar urusan administratif jam’iyyah. Ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam berupa tradisi musyawarah dan kebersamaan yang selama ini menjadi ruh dari NU. Di tengah suasana yang masih diskursif itulah, genderang Muktamar ke-35 mulai ditabuh. Kontestasi kepemimpinan pun kian terbuka. Dinamika internal mangarah pada eskalasi yang lebih tinggi.
Nama KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) kembali menjadi pusat perhatian. Meskipun, dalam hemat saya, atensi publik NU sudah tidak lagi tersentral pada sosok beliau. Munculnya nama-nama alternatif saya kira menjadi salah faktornya. Namun, sengan rekam jejak diplomasi internasional yang cukup impresif dan sejumlah program strategis yang sudah berjalan, peluang bagi Gus Yahya untuk kembali ikut dalam kandidasi tentu terbuka lebar.
Melihat perkembangan dinamika NU, sepak terjang, dan prestasi Gus Yahya, muncul pertanyaan penting apakah dua periode kepemimpinan Gus Yahya memang dibutuhkan NU, atau justru sebaliknya, menyimpan risiko bagi keutuhan organisasi ke depan?
Kekuatan yang Sulit Disaingi
Dalam artikel sebelumnya, saya pernah menyebut “belum ada sekaliber Gus Yahya”. Saya bukan pendukung Gus Yahya, apalagi fanatik. Namun saya harus jujur bahwa salah satu keunggulan Gus Yahya yang paling menonjol adalah kemampuannya membawa NU tampil di panggung dunia. Berlatar belakang keluarga ulama besar Rembang, ia memiliki legitimasi kultural yang kokoh di kalangan Nahdliyin.
Kelebihan Gus Yahya tidak berhenti di situ. Sejauh pengamatan saya, ia cukup berhasil membangun jaringan internasional yang luas dan menjadikan NU sebagai pemain serius dalam percakapan global soal perdamaian, toleransi, dan kemanusiaan.
Gagasan Fikih Peradaban, Humanitarian Islam, dan keterlibatan aktif NU dalam forum R20 menurut saya menjadi bukti nyata dari transformasi itu. NU tidak lagi sekadar dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang diperhitungkan di tingkat global. Di tengah konflik geopolitik yang kian meruncing, kehadiran NU di forum internasional jelas punya nilai tersendiri.
Selain itu, digitalisasi data dan pelayanan melalui platform Digdaya NU menurut saya patut diapresiasi. Sebuah platform yang menjadi pusat integrasi, pengelolaan, dan visualisasi data yang cukup efektif dalam membangun tata kelola administrasi organisasi yang modern.
Inilah modal Gus Yahya yang sulit ditandingi. Tanpa mengurangi kelebihan lain yang tak kalah hebatnya dari para kandidat lain. Tidak banyak tokoh NU yang punya kemampuan komunikasi lintas negara, akses terhadap pemimpin-pemimpin dunia, sekaligus mampu menerjemahkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah ke dalam bahasa diplomasi internasional. Dalam pandangan tertentu, bisa jadi, melanjutkan kepemimpinan Gus Yahya berarti menjaga kesinambungan visi besar yang sudah mulai dibangun.
Luka yang Terlalu Dalam
Keberhasilan di panggung dunia tidak otomatis menyelesaikan persoalan di dalam rumah sendiri. Justru di situlah tantangan terbesar Gus Yahya. Pemecatan pengurus yang terjadi semasa kepemimpinannya meninggalkan catatan yang tidak mudah dihapus dari memori kolektif warga NU. Baik di tingkat PBNU sendiri, PWNU semisal di Jawa Timur, dan beberapa PCNU. Apapun alasan dan dasar organisatoris di baliknya, peristiwa itu telah menimbulkan luka yang belum sepenuhnya pulih.
Bagi warga NU kultural seperti saya, harmoni Jam’iyyah sering kali lebih penting daripada kemenangan administratif. Konflik yang terkesan terbuka tidak hanya dirasakan di level elite, tetapi ikut menjalar ke bawah dan mempengaruhi persepsi terhadap kepemimpinan PBNU secara keseluruhan: Syuriah dan Tanfidziyah.
Persoalan ini semakin rumit ketika ditambah kritik soal gaya kepemimpinan Gus Yahya yang dinilai terlalu sentralistik. Sebagian pengurus daerah di semua tingkatan merasa jarak antara pusat dan daerah semakin lebar. Rupanya platform Digdaya NU tak dapat menyelesaikan masalah ini. Perjumpaan kultural semakin minim bahkan hampir tak terjadi. Masuk ke kantor PBNU sudah tidak semudah periode-periode sebelumnya. Eksklusif-formalistik menjadi kesan pertama bagi warga NU yang ingin berkunjung ke kantor PBNU.
Padahal, dalam tradisi NU yang tumbuh dari kultur pesantren, komunikasi personal, musyawarah, dan pendekatan kultural justru sering lebih bermakna dibanding mekanisme formal. Ketika keseimbangan itu terganggu, gesekan pun sulit dihindari.
Belum lagi, soal tata kelola keuangan yang pernah menjadi bahan perdebatan publik. Ini bukan semata soal benar atau salah secara faktual, melainkan soal persepsi. Terutama perspesi warga NU sendiri. Selama pertanyaan-pertanyaan yang beredar belum dijawab secara tuntas dan transparan, isu ini akan terus menjadi beban politik yang menempel pada kepemimpinan PBNU. Bahkan tidak menutup kemungkinan berkembang menjadi persoalan politik dan hukum yang dapat mengganggu perjalanan Jam’iyyah.
Dilema dan Peluang Gus Yahya
Di sinilah letak dilema sesungguhnya. Di satu sisi, mempertahankan Gus Yahya berarti menjaga kesinambungan agenda global yang mulai berbuah. Di sisi lain, membiarkan persoalan internal tanpa penyelesaian yang tuntas berisiko memperdalam polarisasi yang sudah ada. Pertanyaan soal dua periode akhirnya tidak hanya tentang sosok, tetapi tentang ke mana arah NU hendak dibawa.
Peluang rekonsiliasi sebenarnya masih terbuka. Tradisi NU selalu menyediakan ruang untuk musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Meskipun secara politis, kesan ini tak muncul dalam SK Kepanitiaan Muktamar ke-35 NU yang sudah beredar secara luas.
Bila komunikasi dengan berbagai pihak yang selama ini berseberangan bisa diperbaiki, sebagian dari luka itu masih bisa disembuhkan. Membangun relasi yang lebih harmonis dengan Syuriyah, membuka diri terhadap kritik, dan memperkuat komunikasi dengan pengurus daerah bisa menjadi modal untuk memulihkan kepercayaan.
Namun waktu tidak selalu berpihak. Semakin lama jarak antara elit pusat dan basis tradisional dibiarkan menganga, semakin besar peluang munculnya figur alternatif yang menawarkan pendekatan lebih kultural dan dekat dengan akar pesantren. Dalam situasi seperti itu, keunggulan diplomasi internasional belum tentu cukup untuk mengimbangi kerinduan warga NU akan kepemimpinan yang terasa lebih akrab dan membumi.
Yang Lebih Penting dari Dua Periode
Karena itu, tantangan terbesar Gus Yahya sebelum berbicara soal dua periode bukanlah memperluas pengaruh global, melainkan mengonsolidasikan kembali rumah besar NU. Melalui pendekatan yang kultural.
Keberhasilan di forum internasional akan jauh lebih bermakna jika ditopang oleh soliditas internal yang kuat. Sebaliknya, pencapaian global yang gemilang bisa kehilangan daya tahannya jika fondasi di tingkat bawah terus mengalami erosi kepercayaan.
Pada akhirnya, kepemimpinan di NU tidak hanya diukur dari kemampuan tampil di forum internasional atau melahirkan program-program besar. Yang lebih menentukan adalah sejauh mana seorang pemimpin NU diterima oleh warga NU dan mampu menjaga keharmonisan antara Tanfidziyah dan Syuriyah sebagai dua pilar utama organisasi. Sejarah NU sendiri mengajarkan bahwa kekuatan jam’iyah ini lahir dari perpaduan visi besar dan kebijaksanaan dalam merawat persatuan.
Maka pertanyaan yang lebih tepat bukan hanya “mungkinkah Gus Yahya dua periode?” Tetapi, “layakkah dan perlukah?” Jawaban atas pertanyaan ini tidak ada di tangan analis, pengamat, atau pemilik modal mana pun. Namun akan ditentukan oleh para muktamirin dan yang lebih dalam dari itu, ada pada nurani kolektif seluruh warga NU yang mencintai organisasinya dengan tulus. Wallahu a’lam.
**Warga NU; tinggal di Simo, Kabupaten Tuban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Dwi Lindawati
