TUBAN, Tugujatim.id – Polemik shuttle wisata Tuban mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Tuban. Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto, menyebut kedatangan para pedagang dan tukang becak Parkiran Kebonsari ke gedung dewan bukan sekadar aksi biasa, melainkan bentuk penagihan janji pemerintah daerah yang hingga kini belum terealisasi.
Menurut Siswanto, masyarakat yang datang merupakan paguyuban tukang becak dan pedagang resmi dari kawasan Parkiran Kebonsari. Ia menegaskan kelompok tersebut berbeda dengan becak liar yang selama ini kerap memunculkan persoalan di lapangan.
“Yang hadir ini becak Kebonsari dan pedagang Kebonsari. Mereka datang hanya menagih janji dan komitmen yang pernah disampaikan pihak eksekutif,” ujarnya, Selasa (02/06/2026).
DPRD Tuban Ungkap Empat Tuntutan Pedagang dan Tukang Becak Parkiran Kebonsari
Dalam hearing bersama DPRD, Siswanto menjelaskan ada empat tuntutan utama yang disampaikan massa aksi. Pertama, meminta keberadaan shuttle dihentikan. Kedua, seluruh bus peziarah diarahkan masuk ke Parkiran Kebonsari.
Ketiga, para pedagang meminta Becak Motor (Bentor) ditertibkan karena dianggap mengganggu pejalan kaki dan aktivitas wisata religi. Sementara tuntutan keempat, becak resmi dari Parkiran Kebonsari tetap dijadikan transportasi utama menuju area makam Sunan Bonang.
Baca Juga : Shuttle Wisata Tuban Diprotes, Ratusan Tukang Becak dan PKL Geruduk DPRD
“Intinya shuttle dihentikan supaya peziarah terpusat di Parkiran Kebonsari. Harapannya pedagang bisa kembali ramai dan tukang becak mendapat penumpang,” jelasnya.
Politikus PKB ini menilai, persoalan tersebut sebenarnya sudah lama dibahas bersama pemerintah daerah. Bahkan DPRD mengaku telah menyiapkan konsep penataan secara menyeluruh agar konflik antara pedagang, tukang becak, hingga angkutan wisata tidak terus berulang.
Shuttle Wisata Dinilai Pengaruhi Ekonomi Pedagang Parkiran Kebonsari
Siswanto mengatakan keberadaan shuttle membuat aktivitas ekonomi di kawasan parkiran wisata menurun drastis. Sebab, banyak peziarah tidak lagi turun dan berbelanja di kawasan parkiran Kebonsari.
Menurutnya, jika seluruh bus diarahkan masuk ke Parkiran Kebonsari, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh pedagang kecil hingga tukang becak.
“Kalau peziarah masuk semua ke Parkiran Kebonsari, mereka bisa makan, minum, belanja. Tukang becak juga bisa dapat beberapa kali trip,” katanya.
Meski demikian, Siswanto juga mengingatkan bahwa penghentian shuttle berpotensi memunculkan respons dari pihak lain yang selama ini menggantungkan penghasilan dari layanan tersebut.
“Kalau shuttle dihentikan, kemungkinan mereka juga akan menyampaikan aspirasi,” ucapnya.
DPRD Minta Penataan Shuttle Diselesaikan Menyeluruh
Politisi tersebut menegaskan persoalan shuttle tidak bisa diselesaikan setengah-setengah. DPRD mendorong pemerintah daerah memanggil seluruh pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi komprehensif.
Mulai dari koordinator angkutan, pengelola parkir, pedagang asongan, tukang becak, hingga kelompok transportasi lain diminta dilibatkan agar keputusan yang diambil tidak memunculkan konflik baru.
“Kami sudah siapkan konsepnya lengkap. Tinggal bagaimana eksekusinya dilakukan oleh pihak eksekutif,” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa shuttle yang beroperasi saat ini sebagian merupakan “comotan trayek” dari jalur angkutan lain seperti Tuban-Widang maupun angkutan kota.
Karena itu, Siswanto menilai pengawasan trayek dan penertiban kendaraan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui DLHP Kabupaten Tuban.
“Eksekutornya tetap dari dinas. DPRD hanya mengawal, mengingatkan, dan menyiapkan materinya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Mochamad Abdurrochim
