JAKARTA, Tugujatim.id – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp22,49 triliun pada tahun anggaran 2027. Tambahan anggaran kemensos tersebut akan digunakan untuk memperkuat program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, penambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memenuhi target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Baca Juga: Dinsos Tunggu Arahan Kemensos Terkait Pembukaan Pendaftaran Sekolah Rakyat Tuban
“Usulan yang kami ajukan hari ini berakar pada tiga mandat RPJMN yang harus kami wujudkan, yaitu kemiskinan ekstrem turun di bawah 0,5 persen pada 2026, tingkat kemiskinan nasional menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, dan graduasi 1,5 juta keluarga penerima manfaat per tahun hingga 2029,” kata Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (17/06/2026).
Dalam rapat tersebut, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Dia menjelaskan pagu indikatif Kemensos tahun 2027 sebesar Rp84,71 triliun dinilai belum mampu memenuhi seluruh target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ada gap yang nyata antara yang diperintahkan dan apa yang kami bisa lakukan dengan pagu yang ada saat ini,” ujarnya.
Mensos Amati Kesenjangan pada PPSE
Menurut Gus Ipul, salah satu kesenjangan terlihat pada Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Dengan anggaran yang tersedia saat ini, program tersebut hanya mampu menjangkau sekitar 10 ribu kepala keluarga, sementara target RPJMN membutuhkan sekitar 390 ribu penerima manfaat setiap tahun.
Selain itu, program Sekolah Rakyat yang memiliki pagu anggaran Rp4,9 triliun masih mengalami kekurangan dana sebesar Rp3,64 triliun. Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk membiayai lebih dari 100 ribu siswa pada tahun 2027.
“Ini merupakan mandat langsung Perpres Nomor 120 Tahun 2025 yang saat ini terus berjalan dan menunjukkan perkembangan positif sebagai bagian dari perjalanan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Gus Ipul juga menyoroti layanan bantuan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas tunggal yang hingga kini belum terakomodasi dalam pagu indikatif anggaran. Kondisi tersebut berpotensi membuat sekitar 1,46 juta lansia dan penyandang disabilitas tunggal dari keluarga miskin tidak memperoleh bantuan secara berkelanjutan.
“Total kekurangan anggaran yang kami usulkan untuk dipenuhi sebesar Rp22,49 triliun. Jika disetujui, total anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2027 menjadi Rp107,20 triliun,” jelasnya.
Baca Juga: Serapan Anggaran Kota Blitar Minim Kurang dari 30 Persen, DPRD Warning Pemkot Hindari “Bendol Mburi”
Menutup rapat, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemensos.
“Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui pagu indikatif anggaran tahun 2027 dan usulan tambahan anggaran tahun 2027 dari Kementerian Sosial,” kata Marwan.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasa, serta jajaran anggota Komisi VIII DPR RI dan pejabat kementerian/lembaga terkait. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Dwi Lindawati
