TUBAN, Tugujatim.id – Proses penerimaan siswa untuk Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 18 Tuban tahun ajaran baru 2026–2027 masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial.
Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, mengatakan hingga kini daerah belum menerima arahan resmi terkait mekanisme penjaringan calon siswa baru.
Menurutnya, pada tahun sebelumnya proses penjaringan siswa Sekolah Rakyat dilakukan menggunakan sistem data dari pemerintah pusat. Data tersebut sudah disusun secara by name by address, sehingga pemerintah daerah tinggal melakukan pengecekan di lapangan.
“Data itu sebenarnya sudah dari pusat dan sudah menyebutkan nama serta alamat anak usia sekolah. Jadi daerah hanya melakukan kroscek di lapangan,” ujar Sugeng.
Ia menjelaskan, data tersebut juga telah tersinkron dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sasaran utama program Sekolah Rakyat adalah anak dari keluarga miskin yang berada pada kategori desil 1 dan desil 2.
“Artinya otomatis anak dari keluarga paling miskin. Kami di daerah hanya memastikan kembali melalui verifikasi lapangan bersama pendamping PKH dan pilar-pilar sosial lainnya,” jelasnya.
Setelah proses verifikasi lapangan selesai, data calon siswa kemudian dikirim kembali ke pemerintah pusat untuk dilakukan sinkronisasi ulang.
Tahap berikutnya adalah rapat pleno yang digelar di Surabaya untuk membahas hasil verifikasi tersebut. Dalam proses itu, pemerintah daerah juga dilibatkan agar mengetahui data calon siswa yang akan ditetapkan.
“Hasil pleno itu nanti ditetapkan oleh bupati. Setelah itu baru dikirimkan ke kementerian, dan dari sana baru resmi menjadi peserta didik Sekolah Rakyat,” terangnya.
Di sisi lain, pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban juga masih terus berjalan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan hampir 7 hektare untuk pembangunan gedung sekolah tersebut.
Sugeng menyebut, jumlah kelas yang akan dibuka nantinya masih menyesuaikan dengan progres pembangunan dan keputusan dari pemerintah pusat.
“Kalau nanti bangunannya sudah siap sebagian, mungkin akan dicoba dulu beberapa kelas,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam rencana awal, program Sekolah Rakyat tidak hanya membuka jenjang menengah, tetapi juga ada kemungkinan membuka jenjang sekolah dasar.
“Dulu sempat ada rencana juga membuka SD Sekolah Rakyat. Tapi semuanya masih menunggu keputusan dari kementerian,” katanya.
Selain pembangunan gedung, pemerintah juga harus memastikan kesiapan fasilitas pendukung seperti ruang makan, kamar mandi, hingga sarana lainnya. Karena itu, survei kelayakan juga akan dilakukan sebelum sekolah benar-benar beroperasi.
Sugeng mengakui proses tersebut membutuhkan waktu, mengingat pembangunan fasilitas sekolah cukup besar dan harus dilakukan secara bertahap.
“Kalau melihat pembangunan yang cukup besar, tentu perlu pertimbangan matang. Apalagi pembangunan seperti ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
