BOJONEGORO, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berupaya memberantas kemiskinan di masyarakat. Salah satu upayanya, Pemkab Bojonegoro telah merancang sejumlah program pada tahun 2021—2023 untuk pengentasan kemiskinan.
Buktinya pada 2021, Pemkab Bojonegoro telah merilis beberapa program. Di antaranya, BPNT Daerah untuk 10.000 Kader Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Rantang Kasihmoe ke 3.630 lansia, santunan duka bagi 9.100 penerima, jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencapai 1.339.100 jiwa.
Selanjutnya peningkatan kualitas atap, lantai, dan dinding (Aladin) rumah masyarakat kurang mampu sebanyak 3.372 unit, Bantuan Keuangan Desa (BKD) Jamban sebanyak 3.105 unit, bansos yatim ke 7.288 anak, program beasiswa scientist kepada 750 mahasiswa, beasiswa 2 sarjana 1 desa sebanyak 860 mahasiswa, dan beasiswa tugas akhir untuk 1.573 mahasiswa.
Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga ada revitalisasi 11 pasar daerah dan 68 pasar tradisional, stimulan untuk 30 BUMDesa, Kartu Pedagang Produktif ke 2.216 pedagang mikro dan 8.917 pedagang ultra mikro, program petani mandiri yang sudah realisisasi untuk 360 kelompok tani, infrastruktur jalan desa, serta jembatan antar kabupaten.
Sesuai data yang diterima Tugu Jatim, untuk rencana tahun 2022 dan 2023, Pemkab Bojonegoro akan menambahkan beberapa program lainnya seperti penanaman modal PDAM (akses air bersih), listrik untuk keluarga miskin, serta pembangunan Waduk Pejok untuk mencukupi kebutuhan air pertanian wilayah timur Bojonegoro.
Ditunjuknya Bojonegoro sebagai pilot project dalam penanganan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, menurut Bupati Anna Muawanah, hal ini merupakan tantangan untuk mewujudkan target penurunan kemiskinan 0% di tahun 2024 di Indonesia yang dimulai dari wilayah masing-masing.
“Untuk itu saya meminta agar pemkab menyusun rencana aksinya. Mulai dari pemetaan sebaran warga miskin dengan database DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dan SDG’s (sustainable development goal’s) desa, sinkronisasi data, verifikasi dan validasi data lapangan, intervensi program dan yang terakhir adalah monev,” katanya dikutip Sabtu (02/10/2021).
Sebagai informasi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan sampai 2024, jumlah penduduk yang masih dalam angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0%.
Tahun 2021 penanganan kemiskinan ekstrem difokuskan di 7 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Kabupaten Bojonegoro masuk dalam tahap pertama bersama 35 kabupaten/kota di Indonesia bersama 4 kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Lamongan, Probolinggo, Bangkalan, dan Sumenep.
Bojonegoro merupakan kontributor terbesar dalam penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada periode 2015-2020. Berdasarkan data BPS dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah penduduk miskin di Bojonegoro berkurang 32.900 jiwa dari total pengurangan penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 370.000 jiwa.
