BOJONEGORO, Tugujatim.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro meluncurkan aplikasi SIAP Desa (Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa). Aplikasi ini ditujukan sebagai pengelolaan data pemerintahan di tingkat desa.
Peluncuran aplikasi oleh Bupati Bojonegoro Anna Muawanah itu berlangsung di gedung Angling Dharma Bojonegoro, Jumat (15/10/2021). Turut hadir dalam kegiatan tersebut, kepala OPD terkait beserta camat dan kepala desa undangan dan diikuti seluruh kepala desa di Bojonegoro melalui zoom meeting di kecamatan masing-masing.
Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mengungkapkan, pihaknya telah mendeklarasikan Bojonegoro satu data dan 99,9% data dipastikan benar. Meski begitu, seiring berjalannya waktu perlu adanya pemutakhiran data. Sementara data primer berbasis dari desa.
“Bicara data kelahiran, data kemiskinan, data beasiswa, semuanya berbasis desa, artinya ini semua berbasis desa,” ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan terima kasih atas kehadiran serta dukungan terhadap Pemkab Bojonegoro. Sebab, sudah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten satu data dan data primer kebanyakan dari desa.
“Mudah-mudahkan dengan adanya launching ini bisa memberikan akuntibilitas yang dititipkan kepada kita, termasuk yang ada di desa,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro Machmuddin menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan sekaligus sebagai pemanfaatan perencanaan penganggaran pada 2022.
“Dalam rangka memperluas akses bagi pemangku kepentingan terhadap informasi APBDes dan realisasinya sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan publik dan transparasi anggaran desa. Selain itu, sebagai pembentukan data base atau data digital pada DPMD terkait data administrasi pemerintahan desa,” jelasnya.
Menurut dia, aplikasi SIAP Desa merupakan gabungan yang terintegrasi dengan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dan menyediakan input manual terkait data desa. Sampai saat ini progres pengembangan pada tambahan menu dasbord, yaitu ada stunting dan PPKM yang berisi terkait anggaran konvergensi dan pencegahan stunting, selanjutnya realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) juga terinput.
“Selain itu, BLT DD serta data aparatur pemerintahan desa dan beberapa produk hukum pemdes, jadi aplikasi ini merupakan pengolahan dari data yang ada di pemdes,” ungkapnya.
Machmuddin mengatakan, pengenalan dan penyerahan aplikasi akan dibarengi dengan pelatihan untuk operator desa dan operator SIAP Desa di 419 desa. Sementara tindak lanjut dari pembagian aplikasi ini akan dilaksanakan APBDes di bulan November nanti, sekaligus menyambungkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang sudah dilakukan dan dimasukkan di sistem SIAP Desa.
“Untuk memastikan program desa sebagaimana yang sudah dilakukan dari RKPDes,” tutupnya.
