KEDIRI, Tugujatim.id – Sebanyak 6.013 warga Kabupaten Kediri belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan terancam tak mendapat jaminan kesehatan dari APBN. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pun meminta mengubah anggaran dari dana bagi hasil (DBH) pajak rokok.
Bupati yang kerap disapa Dhito itu mengatakan, 6.013 warga itu berhak mendapatkan jaminan kesehatan tapi tercoret karena tidak masuk DTK. Jadi, ini menjadi perhatian bersama, terutama dinas sosial (dinsos). Dia meminta kepada dinsos terus meng-update dan memverifikasi DTKS Kemensos. Termasuk data warga PBI-JK yang tidak masuk DTKS dan terancam tercoret dari kepesertaan Kemensos.
“Tolong ini dicek apakah 6.013 warga ini kalau tidak dapat jaminan kesehatan apakah betul yang bersangkutan bisa meng-cover biaya kesehatannya sendiri atau bagaimana,” kata Dhito pada Jumat (04/02/2022).
Dalam audiensi yang digelar bersama Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri Hernina Agustin Arifin dan Plt Kepala Dinas Sosial Slamet Tumudi pada Rabu (02/02/2022), membahas terkait update dan verifikasi DTKS Kemensos. DTKS tersebut menjadi syarat warga ter-cover penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) dari Kemensos.
Dari hasil audiensi tersebut terpaparkan sekitar 6.013 warga Kediri tidak terdaftar pada DTKS. Jika data penduduk yang kepesertaannya dinonaktifkan tersebut masuk dalam kategori masyarakat miskin, maka mereka terancam tidak mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah pusat. Untuk mendapatkan jaminan itu harus terdaftar di DTKS. Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri Hernina Agustin Arifin.
Untuk meng-cover warga yang tidak menerima PBI-JK, Dhito meminta untuk dilakukan perubahan anggaran untuk memenuhi pembiayaan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kabupaten Kediri.
Seperti yang diketahui, anggaran untuk meng-cover program jaminan kesehatan itu sebesar 37,5 persen dari dana bagi hasil (DBH) pajak rokok. Selain itu, sumber anggaran kesehatan juga dapat berasal dari DBH cukai hasil tembakau.
Dia berharap seluruh warga Kabupaten Kediri yang masuk DTKS ter-cover jaminan kesehatan.
“Saya minta yang 6.013 warga ini terus dicek bagaimana perkembangan update data DTKS karena idealnya per triwulan dilakukan update,” tegasnya.
