TUBAN, Tugujatim.id – Puluhan mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Tuban melakukan hearing dengan Ketua DPRD Tuban, ketua Pusat Belajar dan Informasi (PBI UT) Tuban sekaligus Sekretaris Dewan (Sekwan) di Gedung DPRD Tuban, Kamis (24/2/2022) siang.
Kedatangan mereka ke gedung dewan untuk menuntut kejelasan PBI UT Tuban terkait rincian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yang tidak ada legalitasnya untuk menentukan dana BOP atau rincian biaya per itemnya.
“Kita ingin tahu, bayar namun tidak tahu rincian pembayaran untuk nominalnya berapa saja,” ujar Junaidi koordinator lapangan dalam hearing itu.
Tidak hanya itu, pihaknya juga ingin ada pertanggungjawaban berupa pengembalian uang perkuliahan yang telah dibayarkan ke PBI UT Tuban dan uang biaya wisuda yang gagal dilakukan.
“Kita juga meminta tetap ada pokja di Tuban untuk mempermudah kegiatan akademisi dan pelayanan administrasi,” tambahnya.
Selain itu, dia meminta kejelasan mengenai aturan penerima beasiswa Bidikmisi sesuai Ristekdikti. Hal tersebut melihat kondisi beberapa mahasiswa yang sebenarnya mendapatkan beasiswa namun tidak diberikan haknya secara penuh.
“Ada beberapa teman termasuk saya. Penerima Bidikmisi harusnya menerima biaya hidup. Namun ternyata kami tidak menerima. Ketika kita menanyakan, jawabannya hanya disuruh kuliah yang rajin dan terus belajar. Ini jawaban apaan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, HM Miyadi yang memediasi mereka dengan pihak PBI UT Tuban telah meminta pihak terkait agar tuntutan pengembalian BOP maupun hak penerima Bidikmisi dipenuhi. Namun, pembayarannya akan dilakukan secara bertahap.
“Tentunya pembayarannya bertahap. Kalau yang meminta ada Pokja diaktifkan kembali, kita tidak bisa memutuskan. Karena itu ranahnya UT Pusat,” terang Miyadi.
Di tempat yang sama Ketua Pusat Belajar dan Informasi (PBI UT) Tuban, Sri Hidajati, tidak bisa berkomentar banyak terkait hal itu. Yang jelas dia ingin perkulihan para mahasiswa lancar jangan sampai terganggu.
“Jadi sementara dari UPBJJ-UT (Unit Program Belajar Jarak Jauh-Universitas Terbuka) Surabaya akan mengambil alih,” katanya.
Sedangkan saat ditanya terkait proses Bidikmisi apakah sudah sesuai juknisnya. Perempuan yang menjabat sebagai Sekwan ini menjawab bahwa hanya di pelaksanaan ada kesepakatan. Namun, bukan menyalahi pada aturan Bidikmisinya.
“Ya untuk pembayarannya menunggu para mahasiswa mengirim bukti dan nomer rekeningnya. Sudah ada sekitaran 450an tadi yang sudah kirim,” pungkasnya.
UPBJJ UT Surabaya menerbitkan surat pengumuman yang ditujukan pada para mahasiswa UT Tuban bahwa mulai semester 2021-2022 untuk bergabung dalam layanan online UT UPBJJ Surabaya. Surat itu ditanda tangani langsung direktur UPBJJ UT Surabaya, Dr Suparti pada 3 Februari 2022.
