JAKARTA, Tugujatim.id – Selain berita di dunia internasional, Indonesia juga mengisahkan sejumlah peristiwa yang menyita perhatian publik dari adanya pandemi COVID-19. Sejumlah konflik mulai dari persoalan lingkungan sampai politik semakin memberikan warna bagi warga Indonesia di tahun ini. Berikut 5 kilas balik peristiwa penting selain COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020:
1. Deretan bencana alam di tahun 2020
Tak cukup dengan kondisi sulit saat pandemi Covid-19, Indonesia banyak menghadapi bencana alam di tahun 2020. Dilansir dari halaman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2020 total terdapat 2.925 bencana yang terjadi di Indonesia. Di mana kejadian tersebut banyak didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga angin puting beliung.
Baca Juga: 6 Tips Perawatan Motor saat Musim Hujan
Selain itu, erupsi dari empat gunung berapi di Indonesia tentu yang paling menyorot perhatian publik. Dalam rentang waktu yang cenderung berdekatan, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Sinabung, dan Gunung Ili Lewotolok menujukkan gejala aktivitasnya. Hingga 2 Desember lalu, Gunung Semeru berada di status waspada dan tiga gunung lainnya berada pada status siaga.
2. Demo Omnibus Law di Indonesia
Peristiwa politik juga menjadi momen tersendiri di tahun 2020. Di bulan Oktober lalu, mahasiswa di seluruh Indonesia, buruh, dan sejumlah aktivis lainnya menolak pengesahan Omnibus Law yang disusun oleh Pemerintah dan DPR. Demo Omnibus Law ini menyangkut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang isinya dinilai masih penuh dengan permasalahan.
Demo ini berlangsung tepat pada satu tahun masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Masa mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker. Tidak hanya berlangsung di Jakarta, demo juga berlangsung di sejumlah kota besar Indonesia lainnya.
Tagar #MosiTidakPercaya kepada Pemerintah pun menjadi trending di sosial media. Masyarakat menganggap bahwa pasal-pasal dalam UU Ciptaker tidak berpihak pada kepentingan rakyat. UU yang mencakup ketenagakerjaan, pendidikan, pers hingga lingkungan hidup ini dinilai hanya menguntungkan pihak asing/investor dan merugikan rakyat.
Baca Juga: Penuh Humor dan Kebijaksanaan: Simak 25 Kata Bijak dari Gus Dur
3. Penembakan Laskar FPI
Menuju penghujung akhir tahun, konflik yang dimulai oleh Front Pembela Islam (FPI) cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Pasalnya ketika masyarakat sedang berupaya untuk menghindari segala bentuk kerumunan, kelompok FPI diduga telah memicu munculnya kerumuman publik. Hal inilah yang kemudian mengarah pada konflik penembakan enam laskar FPI oleh aparat kepolisian di jalan tol Jakarta-Cikampek.
Insiden ini menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi melihat munculnya dua versi cerita terkait kronologi kejadian. Menurut sisi kepolisian, mereka berada dalam tugas pemeriksaan untuk mengonfirmasi informasi akan adanya kerumunan di Polda Metro Jaya saat pemeriksaan Rizieq. Oleh karena itu polisi membuntuti kendaraan anggota FPI sampai akhirnya terjadi insiden penembakan yang menewaskan 6 dari 10 laskar FPI.
Di lain sisi, FPI mengungkapkan bahwa hanya ada 6 anggota dalam mobil yang diikuti pihak kepolisian. Dalam keterangannya, mereka mengungkapkan bahwa anggota FPI diculik dan dibantai saat mengawal rombongan Rizieq. Penyidikan atas insiden ini pun masih terus dilakukan.
4. Pembubaran FPI dan pelarangan segala atributnya
Tahun 2020 secara resmi menjadi akhir bagi organisasi FPI ketika Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengumumkan secara resmi pembubaran organisasi ini. Melalui siaran konferensi pers pada Rabu (30/12), Mahfud MD menegaskan pelarangan untuk segala bentuk kegiatan dan atribut untuk FPI di Indonesia.
Menurut Menkopolhukam, FPI telah dibubarkan secara de yure sebagai organisasi masyarakat (Ormas) sejak tahun 2019. Pelarangan yang ditetapkan saat ini merupakan hasil penilaian dan pertimbangan bahwa FPI telah melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban dan keamanan serta bertentangan dengan hukum.
Baca Juga: Kaleidoskop Internasional 2020: Kebakaran Hutan Australia hingga Ledakan Beirut
5. Kasus korupsi dan reshuffle kementerian Jokowi-Ma’ruf
Sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober 2019 lalu, pemerintahan Jokowi cukup membuat ‘kagum’ rakyat Indonesia dengan deretan menterinya yang tersandung kasus korupsi. Bahkan di tengah sulitnya kondisi pandemi masih memungkinkan bagi para koruptor untuk meraup keuntungan di atas kesengsaraan rakyatnya. Hal ini menjadi salah satu peristiwa penting tahun 2020 di Indonesia.
Tercatat, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang diduga menerima uang suap sejumlah Rp 3,4 miliar terkait izin ekspor benih lobster. Kasus ini tidak hanya menyeret nama Pak menteri namun juga 6 tersangka lainnya yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.
Belum dua pekan sejak ditetapkannya Edhy oleh KPK, Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka kasus korupsi bantuan sosial. Juliari diduga menerima uang sebanyak Rp 17 miliar dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Terseretnya dua nama dari kementerian dan ditambah kritik keras masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani Covid-19 inilah yang dinilai menjadi awal dilakukannya reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (22/12).
Dalam perombakan ini, Jokowi mengumumkan 6 nama baru dalam susunan kabinetnya yang menduduki posisi Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Agama. (Andita Eka W/gg)
