Televisi Digital Tidak Berbayar dan Tidak Perlu Kuota

Tugujatim.id – Staf ahli Menkominfo Republik Indonesia, Prof Dr Henry Subiakto, memastikan bahwa televisi digital berbeda dengan nexflix juga berbeda dengan televisi kabel yang berlangganan. Televisi digital tidak perlu membayar iuran apapun dan tidak memerlukan kuota.

Hal ini disampaikan Prof Henry Subiakto dalam acara diskusi publik virtual sosialisasi Analog Switch Off (ASO) bersa DPR RI Komisi I sebagaimana ditayangkan di KemenkoTV pada Kamis (2/6/2022).

Menurut Prof Henry, televisi digital seperti televisi biasa di rumah yang memakai antene. Cuma kualitasnya digital, yaitu jernih, bersih dan lebih irit pada listrik. Untuk itu, transmigrasi ke digital ini dia menilai sebagai persiapan untuk kemajuan bangsa bila nanti teknologinya menggunkan internet total.

Efisiensi untuk Rakyat

Kenapa demikian? Karena televisi yang berbasis analog seperti yang ada saat ini tidak efisien. Setiap satu saluran televisi katalanlah RCTI, Metro atau TV One, menggunakan 8 MHz frekuensi. Sementara 4G yang dipakai oleh ratusan ribu orang bahkan jutaan orang hanya membutuhkan 10 MHz.

“Jadi 8 MHz hanya untuk satu televisi, sementara 10 MHz untuk ratusan hingga jutaan orang, bahkan di situ bisa ada YouTube, akses netflix, game dan termasuk TV Online,” kata guru besar ilmu komuniasi Universitas Airlangga tersebut.

Nah, penggunaan jumlah frekuensi yang terlalu besar inilah yang kemudian harus ditata dan harus diefiseiensikan. Dengan efisiensi ini, 8 MHz akan dapat digunakan untuk 9 hingga 11 televisi. Sementara sisanya akan digunakan oleh rakyat di seluruh Indonesia. Masih kata Prof Henry Subiakto, kalau tidak ada penataan frekuensi maka HP akan semakin lemot.

“Makanya, digitalisasi televisi ini bukan hanya sekedar mengubah televisi analog ke digital, tapi juga menyelamatkan penggunaan frekuensi yang kurang efisien,” tuturnya.

Sederhana, dia memberikan analogi, jika HP buffering dan tidak mendownload, ibarat sebuah jalan yang sudah padat. Maka untuk mengatasinya perlu dibuat jalan baru dan dilebarkan.

“Tapi ketika mau dibuat jalan baru, lahan-lahannya sudah dikapling oleh televisi analog, maka televisi analog harus ditata ulang, itu yang namanya digitalisasi televisi,” kata pria yang juga alumni UGM tersebut.

Karena ASO adalah perubahan yang sangat mendasar, maka dasarnya harus undang-undang, yaitu UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini mengatakan bahwa transmigrasi analog ke digital paling lambat pada 2 November 2022.

“Ini sudah terlambat, boleh dikatakan negara lain seperti Singapura sudah selesai.  Tahun 2019 mereka sudah selesai digitalisasi, Malaysia tahun 2019, Brunei tahun 2017, Vietnam 2020, Thailand 2020, Myanmar 2020. Kita paling lambat,” kata dia.

Keterlambatan ini harus dikejar, maka mulai 30 April 2022 lalu ada delapan daerah kabupaten/kota dilakukan Analog Switch Off (ASO), pemberhentian tayangan televisi analog.

Sementara terkait mengapa terlambat? Menurutnya karena harus berpayung hukum. Sementara UU penyiaran belum selesai direvisi. Maka UU yang dipakai oleh pemerintah adalah UU Cipta Kerja.

“Dengan itu kita bisa melakukan ASO di 8 daerah di 3 provinsi,” tuturnya.

Keuntungan untuk Negara

Setelah televisi digital switch on atau hidup, diharapkan ada dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, hasil riset Buston Consulting Group pada tahun 2017 menunjukkan akan ada 181 ribu penambahan kegiatan usaha baru dengan digitalisasi ini.

“Jadi kalau ekonomi digital tetap lancar, karena frekuensinya tidak terganggu lagi. Kemudian televisi analog berubah ke digital, itu akan banyak kanal-kanal yang terbuka, akan muncul kegiatan usaha baru,” kata dia.

Peningkatan pendapatan negara juga akan naik. Terlebih frekuensi yang ditinggalkan (digital deviden) oleh televisi analog yang boros itu, yaitu 8 MHz yang biasa dipakai sendiri, kini dipakai oleh banyak televisi maka ada sisa frekuensi. Frekuensi sisa ini akan dipakai untuk teknologi digital termasuk untuk HP dan internat.

“Itu akan menghasilkan pendapatan. Pendapatan non pajak atau penerimaan negara bukan pajak,” kata dia.

Karena selama ini sewa frekuensi untuk televisi itu sangat murah, tetapi untuk HP, internet, dan telekomunikasi, pendapatan negara sangat besar, bisa dapat hingga 20 kali lipat.

Diperkirakan pengalokasian pita frekuensi 700 MHz nanti akan dipakai untuk mobile broadband.

“Jadi frekuensi yang ditinggalkan televisi analog akan memberikan manfaat ekonomi peningkatan seluruh Indonesia hingga Rp 161 triliun,” kata dia.