MALANG, Tugujatim.id – Pemkot Malang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Bahkan, Pemkot Malang 11 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Wali Kota Malang Sutiaji hadir dan menerima secara langsung penghargaan itu dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kamis (22/09/2022). Dalam agenda yang digelar dengan tema Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022.
Sutiaji menyampaikan rasa terima kasih kepada ASN Kota Malang atas kerja sama dan kinerja yang baik sehingga mampu membawa Bumi Arema kembali mendapatkan capaian opini wajar tanpa pengecualian.
“Ini bukan sesuatu yang mudah, mempertahankan akan selalu lebih sulit daripada meraihnya. Tapi, syukur alhamdulillah pencapaian 11 kali berturut-turut ini menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas kinerja dari para ASN di Pemkot Malang,” ujarnya.
Sam Sutiaji, sapaan akrabnya, juga menyoroti bagaimana tantangan dan peluang di masa mendatang kepada Pemkot Malang untuk terus menjaga konsistensinya dalam hal kepatuhan kinerja dan pelaporan keuangan.
“Kepatuhan itu tidak bisa sifatnya instruksional, tapi justru dari bawah. Saya kira kepatuhan akan BPK itu bukan hanya input dan output saja, tapi sekarang sudah melalui capaian. Ada outcome atau tidak, semuanya harus terukur, frame inilah yang harus terus dijaga konsistensinya,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, orang nomor satu di Kota Malang ini sangat berharap konsistensi perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan sampai di tahap pengawasan dapat memberikan benefit dan menjadikan budaya yang positif.
Selain itu, perangkat daerah juga harus mampu menerapkan konsistensi tersebut. Sebab, pencapaian ini tidak lepas dari konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terukur yang akhirnya memberikan benefit dan kebiasaan.
“Ini yang akan terus menerus kami kuatkan, bahkan sekarang kan ada pemeriksaan kinerja dan seterusnya yang mana ini secara akumulatif memberikan hasil yang baik,” sambungnya.
Terakhir, Sutiaji juga mengingatkan bahwa perlu penyikapan yang tepat dalam memaknai pencapaian opini wajar tanpa pengecualian ini sehingga mampu memberikan stimulus bagi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang.
“Jangan kami maknai bahwa hasil WTP sebagai formalitas saja. Bukan saja cuma di tulisan, tapi lebih dari itu bahwa makna WTP perlu diimplementasikan dalam rule model kegiatan sehari-hari. Itu yang lebih penting sehingga menjadi pemicu dan pemacu semua untuk lebih maju karena ke depannya tingkat kesulitan penilaian dan variabelnya akan semakin banyak,” tutup Sutiaji. (adv)
