PASURUAN, Tugujatim.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Annas mendatangi perayaan Haul Kiai Abdul Hamid ke-41 di Ponpes Salafiyah Kota Pasuruan, Rabu (05/10/2022). Dalam kunjungannya, Menpan RB Abdullah Azwar Annas mengungkapkan soal langkahnya dalam merencanakan nasib tenaga honorer pada 2022.
Annas menyiapkan tiga skema dalam mengatasi permasalahan nasib tenaga honorer di lingkungan pemerintahan se-Indonesia, termasuk di Kota Pasuruan. Menurut Annas, skema pertama ialah mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
Namun, skema pertama ini berpotensi memberatkan bagi pemerintah pusat termasuk dari sisi anggaran.
Also Read
“Skema satu mengangkat semua tenaga honorer, tentunya yang memenuhi syarat,” ujar Annas saat ditemui di Pendapa Surga-Surgi Kota Pasuruan.
Sementara skema kedua nampak lebih memberatkan para tenaga honorer. Sebab, Annas menyebutkan skema kedua adalah dengan memberhentikan seluruh tenaga honorer yang ada.
“Memberhentikan seluruh tenaga honorer karena sejak 2018 tidak boleh ada penambahan honorer lagi,” ungkapnya.
Untuk skema ketiga dari Menpan RB tampak seperti solusi jalan tengah antara pemerintah dengan nasib tenaga honorer. Di mana, menurut Annas, skema ketiga adalah mengangkat tenaga honorer sesuai skala prioritas. Yakni dengan mengutamakan pengangkatan tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan terlebih dulu.
“Atau menyelesaikan sesuai skala prioritas pendidikan, kesehatan, baru diikuti bidang yang lain,” ungkapnya.
Meski begitu, Annas menjelaskan, hingga kini pihaknya masih terus melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk menentukan skema mana yang terbaik dalam mengatasi permasalahan tenaga honorer. Termasuk membahasnya bersama DPR RI dan DPD RI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta berbagai forum tenaga honorer, organisasi guru, hingga sejumlah stakeholder terkait.
“Untuk pendataan tenaga honorer sudah selesai dan masih kami kaji lebih mendalam untuk menentukan skema terbaik,” ujarnya.
