TUBAN, Tugujatim.id – Rapat Paripurna di Gedung DPRD Tuban dengan agenda Laporan Banggar, pandang umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2022, dan nota penjelasan empat ranperda inisiatif DPRD dan 3 ranperda eksekutif pada Rabu siang (02/11/2022) terpaksa batal digelar.
Padahal, rapat paripurna seharusnya digelar sejak pukul 09.00 WIB. Namun, sampai pukul 13.00, rapat ini tidak dikunjung dimulai. Sebab, anggota dewan yang hadir tidak mencapai kuorum yang harus 50 persen plus 1.
Sebelumnya, anggota dewan yang hadir hanya 23 orang. Dari jumlah itu, dua pimpinan DPRD masing-masing dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar.
“Karena yang hadir kurang dari kuorum rapat, jadi nanti akan diagendakan ulang oleh Banmus DPRD untuk rapat kembali,” ujar Wakil Ketua DPRD Andhi Hartanto.
Andi menyebutkan, pihaknya tidak berani membuka rapat paripurna. Sebab, tidak ada surat disposisi yang dikeluarkan ketua DPRD untuk pimpinan lembaga legislatif ini untuk memimpin rapat.
“Tak kira tadi ada disposisi yang diserahkan ke sekretaris dewan dari Pak Ketua. Namun, ternyata tidak. Jadi tidak membuka,” terangnya.
Pria yang juga menjabat ketua DPC PDI Perjuangan Tuban ini menerangkan, tidak ada keterangan atau informasi alasan mereka dari anggota dewan lainnya kenapa tidak hadir.
“Tidak ada keterangan yang saya terima. Yang datang dan tanda tangan daftar hadir hanya 23 orang dewan. Hanya kasih keterangan Wakil Ketua Imam Sutiono yang lagi sakit,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat dikonfirmasi di ruang rapat paripurna mengatakan, pemerintah diundang DPRD Tuban untuk menghadiri rapat dengan dua agenda. Namun, sampai siang hari ada satu fraksi yang tidak bisa hadir.
“Semua fraksi bisa hadir. Namun, satu fraksi yang tidak datang. Sampai sekarang juga saya tidak mendapatkan informasi kenapa tidak bisa hadir,” kata Bupati Lindra.
Dia menambahkan, pihaknya telah menjalin komunikasi yang baik dengan anggota dewan maupun stakeholder lainnya. Ketidakhadiran Fraksi PKB dalam paripurna karena meminta kejelasan anggaran tambahan Rp800 miliar ke RAPBD 2023 yang belum terinci. Pihaknya hanya mengelak, tidak karena itu, bahwa rancangan APBD masih dalam tahap pembahasan.
“Dana itu baru masuk bulan apa sih. Makanya ini pembahasan. Itu dananya masuk kapan. Entah alasan apa mereka (Fraksi PKB, red) tidak hadir,” terangnya.
