SURABAYA, Tugujatim.id –Civitas academica dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia, dan Univesitas Indonesia ramai-ramai melayangkan kritikannya terhadap langkah politik Presiden Jokowi.
Pertama, Universitas Gadjah Mada yang memulai pertama di Balairung UGM, Rabu (31/01/2024), dengan melontarkan Petisi Bulaksumur.
Civitas academica UGM menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang menyatakan jika pejabat publik boleh terlibat dalam kampanye Pemilu 2024. Hal itu dinilai sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip demokrasi.
Baca Juga: Bejat! Pelatih Paskibraka di Surabaya Diduga Perkosa Siswi Sendiri
“Presiden Jokowi sebagai alumnus seharusnya berpegang teguh pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dengan ikut memperkuat demokrasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah supaya melanjutkan estafet kepemimpinan dan mewujudkan cita-cita luhur sesuai dengan UUD 1945,” kata Profesor Koentjoro.
Lalu, Universitas Islam Indonesia (UII) juga memberikan pernyataan sikap “Indonesia Darurat Kenegarawanan” yang disampaikan oleh Rektor UII Profesor Fathul Wahid pada Kamis (01/02/2024).
Sikap negarawan yang dinilai luntur ini mengacu pada beberapa indikator yakni pencalonan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres didasarkan aturan baru dari Mahkamah Konstitusi, Presiden Jokowi yang memperbolehkan pejabat berkampanye, pembagian bansos yang bernuansa politik, dan mobilisasi aparatur negara yang berpihak pada salah satu paslon.
Lalu disusul oleh akademisi Universitas Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo di Kampus UI Depok, Jumat (02/02/2024).
Civitas academica UI ini merasa prihatin atas tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia pada Pemilu 2024 ini. Terutama, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baca Juga: Bawaslu Jatim: Jember Jadi Kota Pelanggar APK dan Bahan Kampanye Terbanyak di Jawa Timur
Kumpulan guru besar, dosen, dan alumnus UI ini mengecam tindakan intimidasi dan menutut hak pilih suara di Pemilu 2024. Selain itu, civitas academica UI juga menutut agar pejabat pemerintah, TNI, dan Polri untuk bersikap netral.
Setelah ramai-ramai mendapat kritikan, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Dia mengatakan, tindakan para akademisi tersebut merupakan hak demokrasi.
“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” katanya di Jakarta, Jumat (02/02/2024).
Writer: Izzatun Najibah
Editor: Dwi Lindawati
