Akademisi Unej: Kebijakan Impor Beras Kurang Tepat, Potensi Rugikan Petani

  • Bagikan
Petani di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban yang tengah memanen hasil tanaman padinya. (Foto: Mochamad Abdurrochim/Tugu Jatim) impor beras
Petani di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban yang tengah memanen hasil tanaman padinya. (Foto: Mochamad Abdurrochim/Tugu Jatim)

SURABAYA, Tugujatim.id – Kebijakan terkait impor beras sebanyak 1 juta ton yang dilakukan pemerintah dinilai bisa merugikan petani. Sebab, dengan adanya pasokan beras, dikhawatirkan harga jual beras dari petani menjadi terbanting.

Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi dari akultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Jember (Unej), Dr Honest Dody Molasy SSos MA.

Sumbangan Kemanusiaan Gempa Malang

“Saya akan melihat dari sisi analisa kebijakan, jadi soal kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras itu harus dilihat dari kacamata kebutuhan. Jadi, pemerintah harus tahu betul berapa kebutuhan akan beras di Indonesia. Lalu, seberapa banyak stok beras yang kita miliki, termasuk potensi panen dan sebagainya,” terang dosen jurusan Hubungan Internasional secara daring, Senin (22/03/2021) siang.

Selain itu, Honest mengamati secara jeli bahwa yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan kurang tepat. Kebijakan impor beras 1 juta ton dilakukan pada saat musim panen raya petani, menimbulkan kecemasan gabah tidak terjual optimal.

“Secara pribadi, melihat bahwa proses impor (beras 1 juta ton, red) yang akan dilakukan pemerintah ini menurut saya ‘kurang tepat’. Karena saat ini petani dalam posisi menjelang panen raya, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan gabah hasil panen petani tidak bisa terjual dengan harga yang maksimal,” tegasnya.

Honest menegaskan bahwa apabila melihat hukum pasar, maka harga beras di Indonesia akan menurun, hal itu akan merugikan petani. Belum lagi kalau diamati dari sisi sarana produksi pertanian yang sekarang sudah mulai mahal serta pupuk bersubsidi juga mulai langkah.

Contoh Kasus di Australia

Pada momen yang sama, Honest menyampaikan kasus yang sempat terjadi di Australia tatkala mengalami krisis pisang setelah ada badai hebat menerpa wilayahnya.

“Ketika ada badai yang melanda salah satu lokasi Australia, di mana pohon pisang itu tumbuh, pisang menjadi langkah dan harga pisang mencapai 20 dollar per kilogram. Kalau eceran per biji hampir 5-6 dollar. Atau Rp 50 ribu sampai Rp 60 ribu perbijinya,” tuturnya.

Banyak protes yang dilayangkan warga sipil pemerintah Australia. Namun, lanjut Honest, melalui pidato yang ditayangkan di stasiun tv pihak pemerintah menegaskan untuk tidak impor, menyarankan warga sipil untuk tetap membeli pisang lokal dengan harga yang mahal agar petani mendapatkan keuntungan yang nantinya bisa dipakai ‘recovery’ kegiatan pertanian.

“Itu angka luar biasa. Protes ada di mana-mana, meminta untuk melakukan impor pisang. Namun apa yang dilakukan pemerintah Australia waktu itu, di stasiun tv melakukan pidato minta bahwa warga Australia walau harga pisang mahal, namun itu sangat dibutuhkan sama petani pisang,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Honest, mereka memutuskan untuk tidak melakukan impor pisang. Kebijakan itu mendapat apresiasi luar biasa.

“Beda dengan kondisi di Indonesia, memang ini terkait dengan pangan dan stabilitas politik, jika ada kelangkaan pangan maka ada instabilitas politik. Sehingga pemerintah kemudian berharap agar harga beras atau gabah menjadi murah, karena kalau harga beras murah bisa menciptakan stabilitas politik,” terangnya.

Balancing dan Pangkas Jaringan Distribusi Beras

Namun, kebijakan ini tidak selamanya benar. Karena kalau harga beras dan gabahnya murah, lanjut Honest, maka petani akan sangat dirugikan.

“Yang dilakukan pemerintah, saya kira yang harus ada upaya mem-‘balancing’, kemampuan masyarakat untuk membeli beras dengan keuntungan yang diharapkan oleh petani. Sehingga harga bisa dingkat ke atas,” tegasnya.

“Tidak ‘fair’ dong, kalau beras terlalu murah di Indonesia. Karena petani akan rugi, kalau kita lihat akibatnya banyak masyarakat atau orang muda di Indonesia yang wegah tinggal di desa dan melakukan hidup melalui pertanian,” imbuhnya.

Honest menyarankan bahwa pemerintah perlu melakukan dua hal, sebagai tawaran solusi. Pertama, mengenai ‘balancing’ atau menyeimbangkan harga; kedua, memangkas biaya dan jalur distribusi agar keuntungan yang didapat petani bisa bertambah.

“Kemudian memangkas jaringan distribusi beras yang begitu panjang, kalau kita lihat seharusnya petani menjual pada tengkulak, tengkulak menjual pada pengepul, pengepul menjual ke perusahaan beras dna dipacking kemudian dijual di toko,” sebutnya.

“Ini penting, kembali lagi yang harus dilakukan adalah ‘balancing’. Serta perlu dilakukan mekanisme pemangkas jalur distribusi beras yang begitu panjang,” pungkasnya. (Rangga Aji/gg)

  • Bagikan