JEMBER, Tugujatim.id – Pakar dari Universitas Jember (UNEJ) menyoroti pembahasan mengenai rancangan revisi KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang tengah didorong oleh Komisi III DPR RI.
Dalam sebuah acara talk show di salah satu stasiun radio ternama di Kabupaten Jember, Prof. M. Arief Amrullah, ahli Hukum Pidana UNEJ, bersama Eddy Mulyono, S.H, M.Hum., pakar Hukum Tata Negara, menyampaikan pandangannya mengenai rancangan KUHAP baru yang masih dalam tahap penyusunan.
Menurut Prof. Arief, salah satu masalah mendasar dari KUHAP versi lama adalah kurang optimalnya peran korban dalam proses peradilan pidana.
“Di KUHAP yang lama, perhatian lebih banyak diberikan kepada perilaku, sementara hak-hak korban seringkali terabaikan. Hal tersebut perlu mendapat perbaikan dalam revisi KUHP yang akan datang,” kata Prof Arief, dikutip Tugujatim.id pada Minggu (2/2/2025).
Arief juga menyoroti lamanya tahapan pra-penuntutan yang berpotensi menghambat kecepatan dan keadilan dalam penanganan perkara. Ia menambahkan bahwa penggunaan teknologi digital secara terintegrasi bisa menjadi solusi untuk mempercepat proses hukum.
“Penghilangan tahap penyelidikan juga menjadi isu yang perlu dicermati dengan hati-hati, jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa berpotensi menghambat keadilan dan memperlambat penanganan perkara,” terangnya.
Jika proses penyelidikan dan pra-penuntutan dapat dilakukan secara bersamaan dengan dukungan sistem digital, maka setiap kekurangan berkas dapat segera ditangani secara real time. Hal ini tentu akan mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan.
Sedangkan, Eddy Mulyono menekankan pembahasan terhadap pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam implementasi R-KUHAP. Menurutnya, jika proses revisi justru memicu persaingan yang tidak sehat, maka perlu dilakukan evaluasi mendalam agar dampaknya tidak merugikan sistem peradilan.
BACA JUGA: Makin Mudah ke Bali! Hari Ini KAI Luncurkan KA Ijen Ekspres Relasi Malang-Ketapang
“Sistem hukum yang ideal, sinergi dan kolaborasi antara aparat penegak hukum menjadi kunci utama. Namun jika revisi KUHAP justru menimbulkan persaingan tidak sehat, maka perlu dikaji ulang, agar revisi ini tidak berdampak negatif terhadap proses peradilan,” terang Eddy Mulyono.
Eddy juga menambahkan bahwa aspek hukum tata negara harus tetap menjadi acuan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan revisi KUHAP. Hal ini penting agar perubahan yang dilakukan sejalan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.
“Pada sistem peradilan yang efektif, harus didukung dengan peraturan yang jelas dan tegas. Namun tetap memberikan ruang bagi kolaborasi antar lembaga hukum,” pungkas Eddy Mulyono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
