MOJOKERTO, Tugujatim.id – Proses penganggaran Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2025 masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. Sebab, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJPN 2025-2045 yang diikuti oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati ada arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
“Proses penganggaran tahun depan yakni 2025, saat membangun daerah itu masing-masing kepala daerah jangan hanya bergantung dari pemerintah pusat. Sebab, anggaran pemerintah pusat sedang tidak dalam kelebihan anggaran,” kata Bupati Ikfina dalam keterangan resmi, Selasa (04/06/2024).
Maksud dari keterbatasan anggaran tersebut juga dipertegas lewat laporan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang menyebutkan pada akhir April 2024, kondisi keuangan negara berada pada status defisit. Meski demikian, Bupati Ikfina tetap menegaskan kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan penyesuaian keuangan negara.
“Dan anggaran pemerintah pusat berdasarkan yang disampaikan Wamenkeu dalam kondisi defisit. Meski demikian, masyarakat tetap menuntut untuk kita memberikan pelayanan yang maksimal, maka saya minta tolong kepada seluruh kepala OPD, untuk mencermati dan melakukan efisiensi kegiatan, tentunya tanpa mengurangi pelayanan dan capaian kinerja,” tambah Bupati Ikfina.
Sementara dari rapat evaluasi dan monitoring pada Senin (03/06/2024), berdasarkan peringkat realisasi PDN terhadap komitmen per tanggal 30 Mei 2024, posisi Kabupaten Mojokerto berada pada peringkat 47 dengan total perencanaan sebesar Rp1.139.189.154.648, lalu total PDN perencanaan sebesar Rp747.311.403.768, kemudian total UMK Perencanaan sebesar Rp740.061.727.409, disusul total pelaksanaan UMK sebesar Rp385.572.306.431, PDN pelaksanaan UMK sebesar Rp374.827.361.714, total PDN pelaksanaan sebesar Rp426.730.553.121 serta realisasi PDN terhadap komitmen sebesar 56,348 persen.
Sedangkan komitmen target realisasi PDN sampai dengan akhir Juni 2024 yakni untuk puskesmas sebesar Rp4.157.351.274, lalu untuk OPD Rp75.204.274.373, kemudian untuk kecamatan Rp3.753.592.862, dan OPD komitmen sejumlah Rp482.493.465.327. Dengan total realisasi sebesar Rp565.606.683.836 atau 75,36 persen dari komitmen realisasi pemerintah daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp750.572.098.184.
Sekretaris Daerah Teguh Gunarko menambahkan, Pemkab Mojokerto sedang berproses dalam penyusunan perubahan anggaran tahun anggaran 2024 dan penyusunan anggaran tahun anggaran 2025. Namun, meski ada refocusing, Teguh berharap agar tiap OPD bekerja sesuai dengan komitmen awal yang telah disepakati.
“Kebijakan pendapatan masih mengacu ke kebijakan lama. Serta saat ini juga sudah masuk tahapan pilkada sehingga kami harap setiap OPD untuk tetap melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan awal yang ditandatangani dalam perjanjian kinerja dengan bupati,” beber Teguh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Dwi Lindawati
